“Pilkada tahun 2020 pemeriksaan kesehatan dikenakan biaya karena banyak hal harus diperiksa seperti gula darah, kolesterol dan lainnya,” ujarnya.
Calon pelamar anggota KPPS yang terdaftar sebagai KPPS di Pemilu atau Pilkada tahun sebelumnya diperbolehkan kembali menjadi anggota KPPS selama memenuhi syarat administrasi dan ketentuan aturan berlaku.
Tiap PPS diharuskan bisa merekrut 7 orang anggota KPPS dan jika jumlah pendaftar lebih dari 7 orang, maka diperlukan seleksi wawancara, termasuk pendidikan, pengetahuan kepemiluan hingga penguasan wilayah kerja.
“Kalau pendaftar lebih dilakukan seleksi, kalau pelamar kurang bisa berkoordinasi dengan lembaga pendidikan, organisasi adat atau guru-guru yang bisa dijadikan KPPS,” bebernya.
Rusli menututkan, rektrutmen anggota KPPS harus memiliki ijazah setingkat SMA, namun jika misalnya di wilayah pedalaman tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup, syarat tersebut dapat diturunkan ke menggunakan ijazah SMP.
Kalaupun syarat ijazah SMP tetap tidak terpenuhi karena minimnya SDM, KPU Nunukan mengizinkan lulusan setingkat SD direkrut menjadi anggota KPPS dengan cacatan bisa membawa dan menulis serta berhitung.
“Terakhir kalau syarat pendidikan SD masih tidak terpenuhi, KPU bersama PPS bisa memilih orang yang bisa baca tulis dan berhitung di wilayah itu menjadi KPPS,” ungkapnya.
