NUNUKAN.LK – Pelayanan dan pengawasan pelintasan batas orang dan barang di Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) Labang, Kabupaten Nunukan, belum berjalan maksimal dikarenakan pihak Malaysia belum menyediakan sarana serupa.
“PLBN Balang sudah beroperasi sejak diresmikan Presiden Jokowi tahun 2024, tapi secara teknis belum bisa berjalan maksimal,” kata Kasi Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Nunukan, Arif Novriansyah
Saat ini PLBN Labang hanya sebatas penempatan petugas dari KPPBC, Imigrasi dan perwakilan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, dengan tugas utama pelayanan dan pengawasan kedatangan maupun keberangkatan kapal tujuan Malaysia.
Sejauh ini, lanjut dia, keberadaan petugas masih sebatas mensosialisasikan penerapan aturan pelintas batas orang dan barang, sedangkan untuk penindakan pelanggaran aturan belum sepenuhnya bisa terapkan.
“Kami harus merubah sistem berpikir masyarakat dari kegiatan illegal menjadi legal, perubahan ini perlu waktu agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi semua pihak,” ucapnya.
Selain sebagai aktivitas pengawasan kedatangan dan keberangkatan pelintas batas, keberadaan PLBN dimaksud sebagai zona penyangga pertahanan negara, karena keberadaan bangunan ini berada persis di titik perbatasan negara.
PLBN nantinya diharapkan menjadi titik ekonomi baru bagi kawasan perbatasan, dimana kedatangan orang dan barang dari luar negeri diatur secara legal, sehingga sistem perekonomian bisa berjalan lebih baik.
