Keterbatasan Akses Jadi Alasan 123 Desa di Perbatasan Kaltara Belum Teraliri Listrik

JAKARTA.LK – Persoalan elektrifikasi masih menjadi tantangan nyata bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Ratusan desa di garis perbatasan Indonesia hingga kini belum menikmati aliran listrik secara memadai.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, saat menghadiri rapat koordinasi Program Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

“Terdapat 123 desa di Kaltara yang belum dialiri listrik, dan seluruhnya berada di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia,” kata Ingkong, Selasa (26/06/2026).

Persoalan akses transportasi yang sulit dilalui oleh kendaraan menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada desa-desa di wilayah perbatasan

Meski demikian, Ingkong menegaskan pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan program Listrik Desa (Lindes), agar masyarakat di wilayah terpencil dapat memperoleh akses energi yang sama seperti daerah perkotaan.

“Kami akan memprioritaskan proses perizinan dan penyediaan lahan agar seluruh desa di Kaltara bisa menikmati listrik seperti di wilayah perkotaan,” tuturnya.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Tri Winarno menerangkan program Lisdes masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan infrastruktur pendukung hingga kebutuhan lahan pembangunan PLTS komunal.

“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ucapnya.

Meski mengalami banyak tantangan, pemerintah pusat tetap mempercepat pelaksanaan program melalui dukungan mencapai Rp9 triliun lebih yang target pembangunannya mencapai 1.516 lokasi pada 2026.

“Hingga April 2026, realisasi pembangunan mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen,” sebutnya.

Sebagian wilayahnya Kaltara berada di perbatasan Indonesia dan dengan geografis sulit dijangkau. Program Lides dinilai menjadi harapan besar untuk membuka akses layanan dasar sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen bersama membangun listrik di desa-desa Kaltara, ditandai dengan penandatanganan naskah dukungan program Lindes oleh pemerintah pusat, PLN dan Pemprov Kaltara.