JAKARTA.LK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Diskusi pengelolaan APBD dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Strategis, Selasa (22/4/25) pagi.
Rakor yang dihadiri Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala bersama Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Bustan, dilaksanakan secara daring. Turut hadir dalam rapat virtual Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Datu Iqro Ramadhan, kepala OPD terkait, beserta Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korusupi) KPK Wilayah IV, Tri Budi Rochmanto dan Direktorat Koorsup KPK Wilayah IV Basuki Haryono.
“Rakor dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kata Ingkong.
Pemprov Kaltara mengapresiasi atas komitmennya KPK mendampingi pemerintah dalam membangun sistem yang bersih dan akuntabel. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pengelolaan APBD dan pengadaan barang dan jasa strategis di Bumi Benuanta.
Dirinya juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan PBJ adalah area rawan korupsi, menjadi perhatian khusus oleh Pemprov Kaltara. Sejumlah kegiatan supervisi dan pengawasan telah dilakukan KPK di Kaltara, yakni supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi pada 8 fokus area seperti perencanaan anggaran, PBJ, pelayanan publik, dan pengawasan APIP.
