“Dukungan dan pengawasan oleh KPK sangat kami harapkan agar proses pembangunan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi sebagaimana amanat Presiden,” lanjutnya.
Pada rapat ini juga disampaikan informasi mengenai struktur dan postur APBD Kaltara tahun 2025, termasuk alokasi hibah dan pokok pikiran DPRD. Serta status PBJ strategis tahun 2024 dan rencana PBJ 2025 oleh perangkat daerah terkait.
Menutup sambutannya Wagub Ingkong berharap rapat ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pencegahan korupsi dengan memastikan sistem tata kelola keuangan daerah yang bersih dan konsisten.
“Harapan kami semoga KPK dopat terus memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di Kaltara yang kami cintai ini,” pungkas Wagub dilanjutkan membuka rapat secara resmi.
