NUNUKAN.LK – Kampus Politeknik Negeri Nunukan (PNN), bersama sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) di Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar aksi penolakan terhadap ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.
Gerakan aksi penolakan yang digelar di alun-alun pusat kota Nunukan dihadiri sejumlah aliansi mahasiswa, dosen Politeknik Negeri Nunukan, pengurus ormas adat, Banser dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Perwakilan dosen PPN, Basran mengatakan keberadaan ormas Grib sudah semakin meresahkan masyarakat, karena kerap membuat keributan, sehingga muncul aksi penolakan terhadap ormas ini.
“Sebelum Grib masuk Nunukan, kami menyampaikan gerakan aksi menolak, pokoknya jangan sampai dia masuk Nunukan,” kata Basran, Senin (19/05/2025).
Adapun kelompok yang bergandengan tangan menyatakan penolakan adalah Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT), Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PUSAKA), Kerukunan Bubuhan Banjar, LSM Panjiku, Paguyuban Keluarga Jawa, Dayak Tenggalan, Dayak Agabag, Dayak Lundayeh, Banser hingga ikatan Alumni SMPN 1 Nunukan
Basran menuturkan, beberapa daerah mengalami kericuhan akibat ulah Grib, keberadaan ormas ini selayaknya preman berbungkus organisasi. Fakta-fakta keributan yang muncul mendasari Nunukan harus menolak masuknya Grib.
“Kita disini sudah beriringan dan berdampingan dengan ormas ormas, situasi Nunukan sudah sangat baik, makanya jangan sampai ada ormas baru malah mengacaukan keadaan,” ucapnya.
Ketua DPC LPADKT Nunukan, Rian Antoni menerangkan kehadiran LPADKT di aksi penolakan ormas Grib sebagai bentuk partisipasi, sekaligus menekannya bahwa ketika sebuah organisasi mendapat banyak penolakan, maka berpotensi menimbulkan konflik.
“Ketika keberadaan ormas ditolak masyarakat, maka organisasi itu tidak ideal berdiri, kalau nanti tetap dipaksakan bisa membawa masalah,” jelasnya.
Ormas-ormas yang menolak berdirinya Grib di Nunukan sudah mewakili banyak sebagian kesukuan, agama dan kemasyarakatan. Aksi damai ini dipandang penting sebagai bentuk antisipasi sebelum ormas tersebut.
Rian menyebutkan, ormas LPADKT menekannya seluruh elemen masyarakat Nunukan tetap menjaga kondusifitas keamanan dalam bingkai keberagaman. Intinya, wilayah yang sudah aman harus dijaga meski dalam perbedaaan.
“Makanya kita antisipasi dulu sebelum Grib terbentuk di Nunukan, jangan sampai ada riak-riak mengganggu keamanan,” bebernya.
Terpisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Nunukan, Hasan Basri Mursali, sampai hari ini belum ada kepengurusan ataupun pendaftaran ormas Grib Jaya di wilayah Nunukan.
“Pengrus Grib di Nunukan belum ada, tapi penolakannya sudah ada, mungkin aksi ini mengikuti trend di sejumlah daerah,” terangnya.
Secara aturan Undang-Undang menjamin kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat, namun ketika ada gejolak penolakan terhadap ormas, maka perlu menjadi kewaspadaan deteksi dini.
“Kita sudah melaporkan ke pemerintah daerah dan unsur Forkopimda penolakan Grib di Nunukan, walaupun nanti ada pasti dilaporkan kembali,” ungkapnya.
