Pemerintah sangat merespon terhadap pandangan fraksi Demokrat yang meminta APBD-P 2025 diprioritaskan untuk hal-hal mendesak seperti pelayanan publik, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, dan utang RSUD serta BPJS kesehatan.
Adapun terhadap pandangan fraksi Nasdem, pemerintah telah membentuk tim pengendalian inflasi daerah yang aktif melakukan operasi pasar, menjaga ketersediaan pasokan, dan memperkuat kerja sama antar wilayah untuk distribusi pangan.
“Pembangunan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan yang menghubungkan desa-desa akan terus ditingkatkan guna memperlancar akses ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Untuk Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menyampaikan bahwa keberpihakan pada sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi fokus utama. Bantuan sarana produksi pertanian dan program pemberdayaan nelayan terus diperkuat melalui APBD Perubahan 2025.
Disektor sosial, Pemkab Nunukan berkomitmen memperluas program perlindungan sosial untuk kelompok rentan, begitu pula terhadap bantuan langsung maupun pemberdayaan usaha kecil bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Terhadap pandangan fraksi Gerindra yang penguatan ketahanan energi dan listrik di wilayah perbatasan. Hermanus menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalin komunikasi bersama PLN dan Kementerian ESDM untuk menambah kapasitas jaringan listrik.
Hermanus juga menyoroti pentingnya pembangunan sektor pariwisata. Menurutnya, potensi wisata alam dan budaya di Krayan, Sebatik, dan wilayah pesisir perlu dikembangkan agar menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.
Terakhir, pandangan Fraksi Karya Kebangkitan Nasional, pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungannya terhadap RAPBD Perubahan 2025. Pemerintah akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan jalan lingkungan.
Pemerintah Nunukan juga terbuka terhadap setiap kritik dan saran. Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
