“Bayangkan barang ini sejak 2001, saking lamanya, banyak berkas laporan keuangan tersaji di kertas sudah terhapus, namanya kertas pasti bisa rusak,” jelasnya.
Selain mendapat penyertaan modal dari pemerintah, KPN mengelola uang iuran per bulan yang dipungut dari pegawai negeri sebagai anggota koperasi. Pungutan iuran ini berjalan sejak tahun 2021 hingga 2022.
Koperasi pada awalnya mengelola kredit kendaraan jenis Honda legenda untuk pegawai Pemerintah Nunukan, setelah berjalan beberapa tahun, koperasi mengembangkan usaha dengan kredit perumahan untuk PNS.
“Manajemen koperasi 2 kali berganti, pertama dipimpin Hanafiah (mantan wakil Bupati Nunukan, kemudian digantikan pak Umboro,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Nunukan Iptu Agustian Sura Pratama mengatakan, pihaknya menggandeng Inspektorat Nunukan dalam menghitung keuangan koperasi yang diduga terjadi kerugian negara.
“Kita sudah beberapa kali mendesak Inspektorat Nunukan cepat menghitung karena penyelidikan ini sudah lama tertahan,” tuturnya.
Akibat lambatnya perhitungan, agenda-agenda yang telah dirancang Polres Nunukan molor menyesuaikan keadaan, Padahal penyidik sudah mengatur jadwal ekspos perkara di Polda Kaltara, maupun untuk penetapan tersangka.
“Awalnya agenda penetapan tersangka April 2025, tapi karena berkas hasil perhitungan ada jadi kita perlu menjadwal ulang semua,” bebernya.
