HUT ke-14 Kaltara, M. Nasir : Kemajuan Harus Diikuti Pemerataan, Hilirisasi dan Penguatan Perbatasan

Kinerja penurunan pengangguran tersebut turut mendapatkan pengakuan. Pada Mei 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerima Penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 kategori Penurunan Tingkat Pengangguran Regional Kalimantan, yang diberikan Menteri Dalam Negeri.

“Penghargaan tentu patut kita syukuri. Yang paling penting adalah bagaimana keberhasilan menekan pengangguran terus dilanjutkan dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Masuknya industri baru harus sambut dengan menyiapkan tenaga kerja lokal melalui pendidikan vokasi, pelatihan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri,” terangnya.

Tata Kelola Terus Diperkuat

Prestasi lain datang dari pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menurut M. Nasir, capaian tersebut merupakan prestasi yang harus dipertahankan sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.

“WTP ke-12 kali berturut-turut tentu merupakan capaian yang membanggakan. DPRD juga memiliki peran untuk terus mendukung sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar tata kelola keuangan semakin transparan, akuntabel dan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.

Infrastruktur Pedesaan dan Perbatasan Perlu Terus Dipercepat

Ditengah berbagai capaian tersebut, M. Nasir menilai agenda pemerataan infrastruktur masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bersama.

Data Podes 2025 menunjukkan 344 desa/kelurahan di Kaltara sudah terjangkau 4G/5G/LTE. Namun masih terdapat 37 desa/kelurahan yang belum memperoleh layanan tersebut, dan 24 di antaranya berada di Kabupaten Nunukan. Data yang sama menunjukkan hampir separuh desa/kelurahan di Nunukan masih memiliki permukaan jalan terluas berupa jalan tanah.

Sektor kelistrikan juga terus mendapat perhatian pemerintah. Pada 2026 masih terdapat sekitar 7.956 kepala keluarga dan 60 desa belum memperoleh layanan listrik secara memadai.

Namun di sisi lain, Pemprov Kaltara berhasil memperoleh dukungan pemerintah pusat senilai sekitar Rp471 miliar untuk perluasan jaringan listrik di 62 titik, pembangunan PLTS terpadu pada 16 lokasi serta Bantuan Pasang Baru Listrik untuk sekitar 3.600 rumah tangga.

“Ini langkah konkret pemerintah daerah yang perlu kita dukung dan kawal bersama. Dengan karakter Kaltara yang luas, banyak wilayah terpencil dan berada di perbatasan negara, pembangunan memang membutuhkan biaya yang besar dan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan berikutnya adalah mempercepat pembangunan jalan, jembatan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan dan kesehatan di pedesaan serta wilayah terpencil.

“Kaltara adalah provinsi perbatasan. Karena itu, membangun Krayan, wilayah pedalaman Malinau, Sebuku, Sembakung dan daerah terpencil lainnya tidak bisa semata-mata dilihat dari jumlah penduduk atau perhitungan ekonomi. Di sana ada aspek pemerataan, kedaulatan dan kehadiran negara,” ujarnya.

Rumput Laut Perlu Naik Kelas melalui Hilirisasi

Salah satu peluang besar yang menurut M. Nasir perlu mendapatkan perhatian lebih kuat adalah rumput laut.