NUNUKAN.LK Wakil Bupati Nunukan Hermanus menghadiri kunjungan wakil menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, sekaligus undangan musyawarah Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Nunukan (HPMN-KT) di Kota Tarakan.
Disela-sela tugasnya, Hermanus menyampaikan perlunya Kamus Perbatasan dalam mengelola pembangunan dan Pemerintah Nunukan, karena sebagian besar wilayahnya memiliki karakteristik berbeda.
“Kita perlu narasi ke pemerintah pusat bahwa pengelolaan pembangunan dan pemerintah di Nunukan seharusnya memiliki kamus perbatasan yang sesuai kebutuhan wilayah,” kata Hermanus, Kamis (24/04/2025).
Kamus perbatasan yang dimaksud akan menjadi master plan pengelolaan berdasarkan potensi kewilayahan sebagai daerah perbatasan, baik potensi sumber daya ataupun permasalahan dan tantangannya.
“Setiap wilayah di Kabupaten Nunukan baik pulau Nunukan, Krayan, Sebatik, dan wilayah Kabudaya berbeda beda karakteristik dan potensi serta geopolitiknya,” ucapnya.
Karena itulah, perencanaan pembangunan di setiap wilayah harus memperhatikan hal – hal perbedaan tersebut. Adapun langkah yang perlu diambil pemerintah saat ini adalah menjemput perhatian pemerintah pusat.
“Ketika kita sudah punya master plan itu, maka kita punya data disampaikan ke pemerintah pusat. Datanya tidak perlu terlalu deskriptif, langsung saja ke bentuk program by name by address,” ucapnya.
Hermanus menuturkan, setidaknya perlu 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilibatkan dalam menjalankan konsep kamus program pembangunan kawasan perbatasan Nunukan yakni, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah
