Hermanus Bertemu Andre Pratama Bahas Hubungan Eksekutif – Legislatif Sebagai Mitra Membangun Nunukan

NUNUKAN.LK– Wakil Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Hermanus menerangkan hubungan mitra kerja antara pemerintah daerah dan lembaga DPRD perlu dilakukan melalui landasan hukum yang jelas.

Pernyataan itu disampaikan Hermanus saat menerima kunjungan anggota DPRD Nunukan Andre Pratama di ruang kerjanya yang turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan, R. Iwan Kurniawan dan para Asisten Setkab Nunukan.

“Hubungan eksekutif dan legislatif perlu memiliki legal standing agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik sesuai aturan,” Hermanus, Senin (03/08/2026).

Hermanus menerangkan, pertemuan bersama anggota DPRD Nunukan merupakan tindak lanjut atas undangan terbuka yang sebelumnya disampaikan Wakil Bupati Nunukan kepada Andre Pratama melalui media sosial.

“Saya mohon maaf harus mengundang melalui media sosial, karena saya tidak menemukan mekanisme yang memiliki dasar hukum untuk menyampaikan undangan itu,” ujarnya.

Pemerintah Nunukan saat ini tengah menjalani evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua instrumen tersebut menitikberatkan pada kualitas tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Karena itu, Hermanus menilai perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur hubungan dan komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Menurut saya SOP tersebut akan menjadi dasar hukum sekaligus menjaga komunikasi kelembagaan antara kepala daerah dan unsur pimpinan DPRD,” sebutnya.

Sebagai wakil bupati, Hermanus mengaku dirinya sejak dilantik telah berkomitmen berfokus membantu Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dalam menjalankan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam 17 program prioritas atau yang dikenal 17 arah baru perubahan

“Seluruh OPD harus kompak, membangun loyalitas, dan tidak terkotak-kotak dalam berbagai faksi. Fokus kita adalah menyukseskan program pemerintah untuk masyarakat,” bebernya.

Sementara itu, anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama dalam pertemuan penuh keakraban bersama Hermanus, menyampaikan permohonan maaf jika terdapat tindakan pribadinya yang sempat menjadi perhatian publik.

Ia menjelaskan bahwa keinginannya saat itu masuk ke ruang Wakil Bupati Nunukan pada 31 Juli 2026, semata – mata untuk bersilaturahmi karena sudah lama tidak bertatap mula dengan Wakil Bupati Hermanus.

“Pertemuan dalam suasana terbuka ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat komunikasi, serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Nunukan,” ungkap Andre.