Gubernur Kaltara Terima Kunker Reses Komisi II DPR RI dan Wamendagri, Dorong Percepatan Pembangunan PLBN Sebatik

“Saat ini Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara intensif melakukan pemetaan, terkait kebutuhan daerah yang bisa digabung dalam kebutuhan pusat. Apakah ini dilaksanakan pemerintah daerah atau pemerintah pusat ini masih dibicarakan lagi,” jelas Bima Arya.

Terkait masukan Gubernur Kaltara dan Anggota Komisi II DPR RI, Bima Arya menegaskan akan terus berkoordinasi Kemenkeu agar dapat mempercepat regulasi dan dukungan dalam percepatan pembangunan di Provinsi Kaltara, khususnya PLBN yang berbatasan langsung dengan Malaysia. (dksip)