JAKARTA.LK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. menyampaikan sejumlah tantangan berat dalam pembangunan wilayah perbatasan RI-Malaysia.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Panitia Kerja (Panja) tentang Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).
Dalam paparannya, Gubernur menekankan dua persoalan utama yang menjadi fokus perhatian yaitu infrastruktur dasar yang masih memprihatinkan dan ketimpangan harga barang. Isu ini kerap ia sampaikan dalam berbagai forum dengan pemerintah pusat, termasuk dalam audiensi dengan Menteri Keuangan yang akhirnya berbuah bantuan sebesar Rp 150 miliar untuk pembangunan jembatan.
Dijelaskannya, kehidupan di wilayah perbatasan kerap berhadapan dengan harga yang tidak wajar.
“Di perbatasan, harga satu karung semen bisa mencapai Rp 800 ribu. Sedangkan gas elpiji 3 kg bisa mencapai Rp 400 ribu,” ujarnya.
Namun, kondisi yang lebih memprihatinkan adalah minimnya infrastruktur dan pelayanan dasar. Jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan masih sangat tertinggal.
Akses ke banyak daerah masih sangat bergantung pada jalur sungai dengan menggunakan long boat, yang sering kali harus menembus giram atau jeram dengan taruhan nyawa.
“Ada beberapa daerah harus menggunakan long boat dengan mengarungi jeram dengan risiko nyawa maupun barang habis. Kalau sekali itu (long boat) menabrak batu, habis itu barang (sembako) di dalamnya. Nyawapun belum tentu selamat,” tuturnya.
Gubernur mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kaltara telah berupaya mengatasi masalah akses jalan ini. Namun, dengan tingginya harga material dan ongkos lainnya.
“Alhamdulillah kami kemarin hanya bisa menganggarkan Rp 5 Miliar untuk pembangunan aspal di wilayah perbatasan di Krayan. Itupun hanya mendapat (jalan aspal) sepanjang 800 meter saja karena memang factor kemahalan bahan baku dan sebagainya,” imbuhnya.
