Gara-Gara Status Desil Naik, Banyak Warga Nunukan Kehilangan Bansos dan Beasiswa PIP

oleh -
oleh
Anggota DPRD Nunukan, Muhammad Mansur

NUNUKAN.LK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan terus menerima keluhan masyarakat terhadap perubahan Desil yang berdampak terhadap hilangnya penerima bantuan sosial hingga beasiswa pendidikan.

“Hampir setiap hari ada warga mengadu persoalan Desil, mereka mempertanyakan kenapa status Desil naik sejak ada kegiatan Sensus Ekonomi 2026,” kata anggota DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, Senin (14/09/2026).

Salah satu warga yang mengeluhkan status Desil keluarganya disampaikan Ibu Rumah Tangga (IRT) bernama Murni (50) warga Kampung Timur, RT 31, Kelurahan Nunukan Barat Nunukan, Kabupaten Nunukan.

Murni mempertanyakan perubahan status dari Desil 4 di tahun 2025 jadi Desil 5 di tahun 2026, perubahan itu terjadi bersamaan adanya Sensus Ekonomi tahun 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan.

“Akibat perubahan Desil ini, keluarga ibu Marni kehilangan Bansos sembako bahkan tidak lagi sebagai penerima bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP),” sebutnya.

Mansur menerangkan, penghasilan warga tidak dapat dijadikan standar mutlak untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi secara nasional, biaya kebutuhan keluarga setiap daerah berbeda-beda karena harga barang bervariasi.

Sebagai contoh, penghasilan seseorang yang berdomisili di Kabupaten  Nunukan, Kalimantan Utara, sebesar Rp 1,5 juta dapat dikategorikan keluarga miskin, jika dilihat dari tingginya harga barang kebutuhan maupun dampak inflasi.

“Uang Rp 1,5 juta bagi warga di pulau Jawa mungkin sudah cukup belanja satu bulan, berbeda ketika tinggal di Nunukan, harga barang mahal-mahal,” ujarnya.

Keluarga Murni sendiri hidupnya hanya mengandalkan penghasilan tidak menentu dari suaminya sebagai buruh lepas harian yang kondisinya sakit-sakitan pasca kecelakaan kendaraan berapa tahun lalu.

Dengan penghasilan pas-pasan, sangat berat jika membiayai kebutuhan kuliah anaknya. Untuk itulah, pemerintah memberikan bantuan PIP guna anak keluarga miskin dapat bersekolah dengan gratis.

“Sekarang mereka bingung bagaimana cara membiayai kuliah anaknya, kalau PIP tetap dicabut, tahun depan dipastikan anaknya berhenti kuliah,” tuturnya.

Mansur menduga perubahan desil keluarga murni disebabkan adanya riwayat saldo di rekening miliknya uang Rp 10 juta, padahal itu itu milik saudara yang bekerja di perusahaan untuk pembelian komponen mesin.

Sesuai riwayat transaksi, transfer di rekening bank hanya bertahan berapa hari, uang selanjutnya diambil kembali untuk keperluan belanja barang, namun catatan saldo tersebut dipandang sebagai keuangan milik keluarga Murni.

“Ada riwayat transfer Rp 10 juta yang masuk rekening. Itu uang titipan saudaranya untuk membeli mesin. Gara-gara itu itulah, Bansos dan PIP tiba-tiba hilang,” jelasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.