DPRD – Pemkab Nunukan Kompak Perjuangan Tambahan Kuota BBM Subsidi 2027

NUNUKAN.LK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Kalimantan Utara, menyatakan kesiapannya dalam mendukung maupun membantu pemerintah daerah memperjuangan usulan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

“Jika dukungan kami diperlukan, seluruh anggota DPRD siap membantu memperjuangkan secara politis kebutuhan BBM demi masyarakat,” kata Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, Kamis (27/08/2026).

Sebagai bentuk keseriusan DPRD Nunukan, Fajrul meminta Bagian Ekonomi Pemkab Nunukan segera melengkapi data pengguna BBM baik kendaraan darat maupun untuk nelayan dan petani di laut.

Sumber data kebutuhan BBM akan menjadi bahan diskusi dalam memperjuangan penambahan kuota di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) maupun PT Pertamina sebagai operator penyalur.

“Percuma berbicara minta tambahan kuota BBM kalau tidak dilengkapi data pengguna karena dengan data itulah kita bisa meyakinkan BPH-Migas,” tuturnya.

Sebagai daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar di Indonesia (3T), kebutuhan BBM di perbatasan Nunukan cukup besar, apalagi jumlah petani rumput laut Nunukan sebagai pengguna BBM subsidi sangat banyak.

Selain data kendaraan darat dan laut, DPRD Nunukan meminta Bagian Ekonomi Pemkab Nunukan sebagai leading sektor penanganan masalah harus mendata kebutuhan BBM tiap masing-masing kecamatan.

“Jadi tolong bagian ekonomi sifatnya melengkapi data sebelum pengajuan usulan BBM tahun 2027, Kita ingin kuota BBM tahun depan naik,” sebutnya.

Fajrul juga mengusulkan Pemerintah Nunukan membantuk tim terpadu beranggotakan DPRD, pemilik APMS, nelayan, petani, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan instansi lainnya terlibat langsung dalam urusan BBM.

Fungsi tim terpadu sendiri sebagai wadah mempermudah dalam koordinasi dan pembahasan langkah cepat dalam pengajuan usulan kuota BBM, sekaligus pengawasan dalam distribusi dari tingkat Pertamina hingga ke masyarakat.

“Nanti kita rumuskan langkah apa perlu diambil dalam waktu dekat, apa saja diperlukan agar bisa meyakinkan BPH Migas memenuhi permintaan BBM Nunukan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, kota BBM Nunukan yang diberikan PT Pertamina sejak tahun 2024 hingga 2026 cenderung menurun, padahal jumlah kendaraan darat dan laut terus bertambah setiap tahunnya seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

Usulan penambahan kuota Pertalite tahun 2024 sebanyak 56.615 kilo liter hanya terealisasi 23.244 kilo liter, begiti pula BBM tahun 2025 dari usulan 64.406 kilo liter hanya terealisasi 23.359 kilo liter.

Hal sama terjadi pada kuota solar, tahun 2024 usulan dikirimkan pemerintah daerah ke BPH Migas sebanyak 13.197 kilo liter dengan realisasi sebanyak 10.954 kilo liter, tahun 2025 dari usulan 22.572 kilo liter terealisasi 12.940 kilo liter.

“Usulan dari Pemerintah Nunukan tiap tahun bertambah, tapi realisasi kuota diberikan PT Pertamina malah terus turun. Hal inilah penyebab terjadinya kelangkaan dan sulitnya bagi nelayan maupun petani membeli BBM,” terangnya.