“Jangan pernah merasa hakimi DPRD, Kami datang membantu menyelesaikan masalah. Baik buruknya RSUD tanggung jawab kita bersama,” bebernya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Nunukan H. Andi Mutamir, Politisi PPP itu menerangkan, RSUD harus membuka seluas-luasnya informasi kondisi manajemen rumah sakit, agar DPRD bisa membantu menyelesaikan masalah.
“Utang RSUD Nunukan sampai Rp 37,8 juta dan utang ini setiap tahun bertambah, jadi perlu solusi apakah penyertaan modal dari pemerintah atau seperti apa,” ungkapnya.
Namun begitu, Andi mengingatkan walaupun nantinya DPRD bersama Pemkab Nunukan membantu menyelesaikan hutang – piutang, RSUD Nunukan diminta harus berbenah dalam memperbaiki birokrasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Termasuk pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD harus diperbaiki,” bebernya.
Sekretaris RSUD Nunukan Muhammad Saleh menjelaskan, besaran utang RSUD di tahun 2021 sebesar Rp 12,3 miliar, jumlah utang tersebut terus meningkat karena berdasarkan perhitungan tahun 2023, nilai utang obat di pihak vendor dan jasa pelayanan (Jaspel) tenaga kesehatan sebesar Rp 25,5 miliar.
“Tahun 2021 jumlah utang Rp 12,3 miliar, kemudian tahun 2023 jumlah utang bertambah lagi Rp 25,5 miliar, jadi total utang dari 2021 sampai 2023 sebesar Rp 37,8 miliar,” ujarnya.
