Namun begitu, Andi mengingatkan walaupun nantinya DPRD bersama Pemkab Nunukan membantu menyelesaikan hutang – piutang, RSUD Nunukan diminta harus berbenah dalam memperbaiki birokrasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Termasuk pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD harus diperbaiki,” bebernya.
Sekretaris RSUD Nunukan Muhammad Saleh menjelaskan, besaran utang RSUD di tahun 2021 sebesar Rp 12,3 miliar, jumlah utang tersebut terus meningkat karena berdasarkan perhitungan tahun 2023, nilai utang obat di pihak vendor dan jasa pelayanan (Jaspel) tenaga kesehatan sebesar Rp 25,5 miliar.
“Tahun 2021 jumlah utang Rp 12,3 miliar, kemudian tahun 2023 jumlah utang bertambah lagi Rp 25,5 miliar, jadi total utang dari 2021 sampai 2023 sebesar Rp 37,8 miliar,” ujarnya.
Melihat tingginya nilai utang, Pemkab Nunukan di tahun 2024 membantu dana sebesar Rp 5 miliar melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) RSUD Nunukan. Namun, pencairan dana terkendala sistem dan regulasi aturan.
“Dari bantuan dana Rp 5 miliar, baru dicairkan sekitar Rp 900 juta. Kalau bisa kami minta pencairan sekalian semua biar RSUD bisa beli obat dan bayar Jaspel,” ungkapnya.
