NUNUKAN.LK – Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, Ryan Antoni, meminta perusahaan tambang batubara PT Mandiri Intiperkasa (MIP) tidak mengabaikan kerusakan lingkungan yang timbul dari dampak kegiatan penambangan.
“Namanya eksploitasi sumber daya alam pasti menyebabkan deforestasi hutan yang efek selanjutnya menimbulkan deforestasi lingkungan hidup,” kata Ryan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Nunukan membahas kerusakan lingkungan di Kecamatan Sembakung, Selasa (07/10/2025).
Setiap perusahan harus memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan penambangan, begitu pula terhadap PT MIP yang aktivitas tambangnya dibekali izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari pemerintah pusat.
Persoalan batas lokasi tambang di Linuang Kayam yang masih sengketa antara Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Tana Tidung (KTT), jangan dijadikan alasan bagi perusahaan tidak bergerak memperbaiki kerusakan lingkungan.
“Tolong jangan mencari dalil atau membela diri dalam persoalan masalah batas Linuang Kayam. Sekarang masalahnya masyarakat terdampak akibat perusakan lingkungan tambang,” tuturnya.
Ryan meyakini aliran Sungai Krasi, Sungai Urad dan Sungai Pasir Linuang Kayam, di Desa Palaju, Kecamatan Sembakung, akan tetap normal apabila tidak dilakukan eksploitasi penambangan batubara.
Sebagai mantan Senior Officer Program Komoditi Development Totalisi Pertamina Balikpapan, Kaltim, Ryan memahami betul sistem kerja perusahaan dan apa yang harus dilakukan perusahaan dalam menjaga lingkungan di sekitar lokasi kegiatan.
“Ada namanya efek domino. Hulunya dari persoalan ini ada di aktivitas penambangan yang menimbulkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup,” bebernya.
PT MIP jangan abai terhadap proses kehidupan masyarakat disekitar perusahaan, setiap hari masyarakat disana mencari makan dari aliran sungai dan hutan yang mulai rusak akibat penambangan.
