DPRD Nunukan Gelar Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Fraksi Terhadap APBD 2027

oleh -
oleh
Rapat Paripurna DPRD Nunukan dengan agenda Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Fraksi Terhadap APBD 2027

DPRD Nunukan Gelar Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Fraksi Terhadap APBD 2027

NUNUKAN.LK – Pemerintah Kabupaten Nunukan memberikan jawaban atas pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Nunukan, atas penjelasan Nota Keuangan Bupati Nunukan Rancangan terhadap Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun 2027.

Penjelasan Bupati Nunukan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan dipimpin Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Hj. Maryati dan sejumlah anggota DPRD Nunukan lainnya, Kamis malam (19/11/2026).

Membacakan jawaban Bupati Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Nunukan, Muhammad Amin mengapresiasi catatan dan pandangan Fraksi NasDem terhadap Raperda APBD tahun 2027.

Amin menerangkan, pemerintah mengakui adanya potensi kesenjangan fiskal sekitar Rp200 miliar dan menyiapkan langkah pengamanan melalui optimalisasi SILPA hasil audit BPK, rekonsiliasi kurang salur DBH, serta peningkatan penerimaan pajak dan retribusi.

“Pemerintah akan melakukan pembatasan sementara (self-blocking) terhadap belanja non prioritas, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan rapat di luar kantor,” kata Amin.

Pemerintah sependapat dengan keinginan fraksi NasDem untuk komitmen melindungi belanja pelayanan dasar dan program pro rakyat, sementara rasionalisasi difokuskan pada belanja pendukung dan non prioritas.

Pemerataan pembangunan diarahkan ke wilayah perbatasan, kepulauan, dan pedalaman, termasuk Krayan, Lumbis, dan Sebuku. Pemerintah juga menegaskan komitmen peningkatan pendidikan, pemerataan tenaga kesehatan,

“Termasuk pengadaan ambulans darat dan air, percepatan pemekaran kecamatan, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui optimalisasi BLK,” sebutnya.

Terhadap pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Pemerintah sebagaimana disebutkan sebelumnya akan berkomitmen meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah tanpa membebani masyarakat.

Prioritas APBD 2027 diarahkan pada sinkronisasi pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten, terutama pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur.

“Penganggaran program dan kegiatan akan disesuaikan dengan skala prioritas, kebutuhan masyarakat, mandatory spending, dan target pelayanan publik,” ujarnya

Menjawab pandangan Fraksi Gerindra, Amin menuturkan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan PAD sebesar Rp110,264 miliar melalui pendataan ulang wajib pajak, digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset daerah, dan peningkatan kontribusi BUMD.

“Pemerataan anggaran pembangunan diprioritaskan pada wilayah perbatasan dan pedalaman, terutama untuk infrastruktur penghubung, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar,” ucapnya.

Adapun untuk Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN), bahwa meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi perhatian melalui pelayanan yang profesional, transparan, cepat, responsif, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan infrastruktur.

“Pengelolaan APBD 2027 akan berorientasi pada manfaat dan dampak pembangunan, bukan sekadar tingkat penyerapan anggaran,” jelasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.