DPRD Kaltara Perkuat Kualitas Pembentukan Perda Lewat Penerapan AKP

oleh -
oleh
Dialog Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Perda di DPRD Provinsi Kaltara.

NUNUKAN.LK – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Timur, mendorong penerapan Analisis Kebutuhan Perda (AKP) sebagai instrumen penilaian dalam perencanaan pembentukan regulasi daerah tahun 2027.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kanwil Kemenkum Kaltim, Masan Nurfiat, dalam Dialog Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Perda di DPRD Provinsi Kaltara.

“Setiap regulasi yang dibentuk dituntut memiliki dasar kebutuhan yang jelas, sesuai kewenangan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Masan, Minggu (22/11/2026).

Masan menerangkan, dialog yang dihadiri Ketua DPRD Kaltara, Achamd Jufrie bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto dan perwakilan pemerintah daerah, bertujuan penguatan kualitas legislasi dalam pembentukan Perda.

Menurutnya, penguatan kualitas regulasi harus dimulai sejak tahap perencanaan, karena Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan tidak sekadar untuk memenuhi daftar program pembentukan Perda.

“Tiap Raperda diusulkan harus benar-benar didasarkan pada urgensi, kebutuhan, dan landasan hukum yang kuat melindungi pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.

Dalam pedoman fasilitasi perencanaan pembentukan Perda tahun 2027, terdapat enam aspek yang menjadi dasar penilaian terhadap usulan regulasi yakni.

Pertama, kewenangan dan ketepatan hierarki peraturan dengan bobot penilaian sebesar 40 persen. Kedua, analisis dampak regulasi atau Regulatory Impact Assessment (RIA).

Ketiga, kesesuaian materi muatan dalam naskah akademik. Keempat, pelibatan masyarakat secara bermakna atau meaningful participation.

Kemudian, Kelima, keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Keenam, hasil analisis dan evaluasi terhadap Perda yang telah berlaku.

“Keenam aspek ini menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap regulasi dirancang memiliki landasan yang tepat, tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, serta dapat diterapkan secara efektif,” sebutnya.

Melalui penerapan AKP, pemerintah daerah bersama DPRD Kaltara diharapkan lebih selektif dalam menentukan regulasi yang benar-benar perlu dibentuk.  

Langkah ini sekaligus menjadi upaya mencegah lahirnya Perda yang tidak efektif maupun tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Kementerian Hukum diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat,” sebutnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.