DPRD Kaltara Evaluasi Agenda Legislasi dalam Pembentukan Perda tahun 2027

oleh -
oleh
Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto

NUNUKAN.LK –  Capaian realisasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang tahun 2026 belum mencapai target, karena terdapat sejumlah kendala teknis dan administratif dalam pembahasan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengatakan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diperkirakan hanya terealisasi 50 persen dari total 16 Raperda yang masuk di DPRD Kaltara.

“Dari 16 Raperda dalam Propemperda 2026, delapan merupakan usulan Pemerintah Provinsi Kaltara dan delapan lainnya merupakan inisiatif DPRD,” kata Supa’ad, Minggu (22/11/2026).

Belum maksimalnya pembahasan Raperda akan menjadi bahan evaluasi Bapemperda dalam menyusun agenda legislasi tahun 2027. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menyesuaikan jumlah Raperda dengan kemampuan.

JIka tahun 2026 jumlah usulan sebanyak 16 Raperda, tahun 2027 target pembentukan regulasi kerja Bapemperda DPRD Kaltara, direncanakan sekitar 10 atau maksimal 12 Raperda.

“Tahun depan usulan Raperda diatur lebih realistis agar pembahasan dapat diselesaikan sesuai harapan,” sebutnya.

Penyesuaian tersebut bukan berarti mengurangi komitmen DPRD dalam menghasilkan produk hukum. Sebaliknya, langkah itu diperlukan agar setiap Raperda direncanakan memiliki kesiapan pembahasan dan peluang penyelesaian yang lebih baik.

Melalui perencanaan yang lebih terukur, pembentukan Perda di Kaltara ke depan dapat berjalan lebih efektif. Setiap regulasi yang dihasilkan diharapkan benar-benar menjawab persoalan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat.

“Perda dibuat bukan untuk pejabat, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tidak perlu mengejar banyaknya Perda halau hasilnya tidak juga bisa direalisasikan,” tegasnya.

Supa’ad menerangkan, salah satu persoalan yang cukup menyita waktu dan pikiran dalam pembahasan Raperda adalah panjangnya tahapan fasilitasi pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Proses tersebut melibatkan sejumlah kementerian teknis, sehingga membutuhkan waktu dan biaya cukup tinggi untuk anggota DPRD Kaltara melakukan koordinasi dan konsulidasi dalam penyusunan Ranperda.

Selain itu, kata dia, kewajiban menindaklanjuti pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) juga menjadi tantangan tersendiri. Penyusunannya memerlukan tahapan lanjutan serta dukungan anggaran yang tidak sedikit.

“Kita menghadapi keterbatasan ruang fiskal, sedangkan penyusunan naskah akademik memakan anggaran besar,” ungkapnya.

Sejumlah patung hukum yang berhasil disahkan DPRD tahun 2026 diantaranya, Perda tentang pembangunan wilayah perbatasan, Perda perlindungan tenaga kerja lokal, Perda pembangunan perkebunan berkelanjutan, Perda perbukuan dan literasi, Perda pengarusutamaan gender, dan Perda pengelolaan barang milik daerah

No More Posts Available.

No more pages to load.