DKPP Nunukan Validasi Data Penyaluran Pupuk Bersubsidi ke Petani

NUNUKAN.LK – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi pengelolaan data penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani, Rabu (22/07/2026).

Kepala DKPP Nunukan, Masniadi, mengatakan rapat koordinasi yang melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bertujuan untuk memperkuat pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi melalui peningkatan kualitas verifikasi dan validasi data penerima

“Para PPL dari berbagai wilayah binaan dilibatkan dalam rapat. Kita mau verifikasi dan validasi data calon penerima pupuk subsidi,” kata Masniadi, Kamis (23/07/2026).

Pupuk bersubsidi merupakan instrumen strategis dari pemerintah dalam mendukung produktivitas pertanian, sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional terkhusus bagi di wilayah perbatasan Indonesia.

Karena itu, Masniadi meminta pengelolaan hingga penyaluran pupuk subsidi harus memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat, dan tepat harga.

“Melalui pertemuan ini, kami berharap sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan semakin kuat, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pupuk bersubsidi dan memberikan manfaat optimal bagi petani,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan DKPP Kabupaten Nunukan, Widodo, menjelaskan tim verifikasi dan validasi memiliki peran penting dalam memastikan data penerima, alokasi, dan penyaluran pupuk bersubsidi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari pertemuan ini kita menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala serta menyusun langkah penyelesaian agar penyaluran semakin transparan, akuntabel dan tepat sasaran,” terangnya.

Ia menambahkan, penguatan validasi data juga menjadi bagian dari upaya mengantisipasi kekurangan pupuk bersubsidi dalam mendukung penerapan teknologi budidaya padi Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS).

“Teknologi PM-AAS diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas hingga 10 ton gabah kering per hektar dengan penggunaan pupuk urea sebanyak 300 kg dan 400 kg NPK per hektar,” jelasnya.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Widodo mengimbau tim verifikasi dan validasi bersama PPL segera melakukan analisis kebutuhan pupuk bersubsidi Tahun 2026, sebagai dasar pengajuan tambahan alokasi pupuk bersubsidi bagi Kabupaten Nunukan.

Pertemuan ini juga sekaligus mensosialisasikan perubahan kebijakan pengelolaan pupuk bersubsidi sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Kepdirjen PSP) Nomor 33 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.

“Kita harapkan PPL pemahaman mekanisme pendataan, penetapan penerima, hingga proses penyaluran pupuk,” tutupnya.