NUNUKAN.LK – Pemerintah Nunukan, Kalimantan Utara, masih menunggu regulasi ketentuan dan standar harga menu sehat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang rencananya dilaksanakan serentak di Indonesia tahun 2025.
“Informasinya awal tahun 2025 dimulai MBG, tapi sampai sekarang belum ada regulasi maupun ketentuan standar harga menu ditetapkan pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Pendidikan, (Disdik) Nunukan, Akhmad Minggu (05/01/2025).
Pemerintah Nunukan sangat siap mensukseskan program MBG di perbatasan Indonesia, namun begitu perlu ada pembahasan ulang dan ketentuan dalam pengadaan barang, terutama untuk wilayah dapil IV yang jauh dari pusat kabupaten.
Akhmad menerangkan, jumlah pelajar PUAD, SD dan SMP di wilayah Kabupaten Nunukan, sekitar 37.500 orang, jumlah tersebut belum termasuk untuk siswa – siswi yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Madrasah Aliyah, SMA dan SMK.
“Kita belum tahu apakah MBG pelajar MA, SMA dan SMK masuk dalam anggaran kabupaten atau provinsi, ini harus diperjelas agar jelas pembagian dana,” sebutnya.
Belum adanya regulasi pelaksanaan program MBG menjadi alasan dari Pemerintah Nunukan belum menyiapkan dapur umum, juru masak ataupun petugas pengantaran, termasuk berapa besaran anggaran disiapkan dari APBD.
Namun begitu, jika berpatokan dengan harga menu uji coba MBG tahun lalu sebesar Rp 15.000 per porsi, maka Pemerintah Nunukan menyiapkan Rp 5.000 sampai Rp 10.000 untuk menutupi kekurangan APBN.
“Kemarin uji coba kita tambah Rp 5.000 per persi, kalau pemerintah pusat menurunkan standar harga jadi Rp 10.000, maka kita harus menambah sekitar Rp 10.000 sampai Rp 15.000,” bebernya.
Besaran anggaran tambahan dari APBD yang nantinya tersiap Pemerintah Nunukan untuk program MBG diperkirakan mencapai Rp 60 miliar, besaran anggaran ini bisa naik apabila standar harga menu yang ditetapkan pemerintah pusat Rp 10.000.
