“Saya dengar standar harganya turun jadi Rp 10.000, kalau kelebihannya menjadi tanggungan daerah, APBD kita bisa terkuras Rp 100 miliar di program MBG,” terangnya.
Selain persoalan standar harga menu, Akhmad mengaku belum mendapatkan laporan dari tim survey pemerintah pusat terkait mekanisme pelaksanaan MBG untuk kecamatan yang jauh dari pusat kota Nunukan.
Menurutnya, persoalan ini sangat penting dan harus segera direncanakan agar ketika program dimulai telah ada gambaran pasti dan sistem kerja pengiriman bahan makanan maupun penyiapan dapur umum.
“Nunukan memiliki daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), nanti bagaimana mekanisme disana karena lokasi antar sekolah sangat berjauhan dengan jumlah pelajar sedikit,” ujarnya.
Rencana penyiapan dapur umum untuk tiap 3.000 hanya dapat diterapkan di sekolah yang berada di pulau Nunukan maupun pulau Sebatik, sedangkan bagi sekolah di kecamatan seperti, Sebuku, Lumbis, Krayan, Sembakung an Tulin Onsoi, tidak mungkin dapat terlaksana.
Jumlah pelajar PAUD, SD, SMP dan SMA di Kecamatan Lumbis Ogong tidak mencapai 3.000 orang begitu pula di Kecamatan Lumbis Pensiangan dan Lumbis Hulu. Belum lagi jarak antar sekolah yang sangat berjauhan.
“Dapur umum Lumbis Pensiangan tidak mungkin disatukan dengan Lumbis Hulu, begitu pula Kecamatan Lumbis dengan Lumbis Ogong. Jarak wilayahnya sangat berjauhan dan hanya bisa dilewati oleh sungai,” ungkapnya.
