“Kemarin uji coba kita tambah Rp 5.000 per persi, kalau pemerintah pusat menurunkan standar harga jadi Rp 10.000, maka kita harus menambah sekitar Rp 10.000 sampai Rp 15.000,” bebernya.
Besaran anggaran tambahan dari APBD yang nantinya tersiap Pemerintah Nunukan untuk program MBG diperkirakan mencapai Rp 60 miliar, besaran anggaran ini bisa naik apabila standar harga menu yang ditetapkan pemerintah pusat Rp 10.000.
“Saya dengar standar harganya turun jadi Rp 10.000, kalau kelebihannya menjadi tanggungan daerah, APBD kita bisa terkuras Rp 100 miliar di program MBG,” terangnya.
Selain persoalan standar harga menu, Akhmad mengaku belum mendapatkan laporan dari tim survey pemerintah pusat terkait mekanisme pelaksanaan MBG untuk kecamatan yang jauh dari pusat kota Nunukan.
Menurutnya, persoalan ini sangat penting dan harus segera direncanakan agar ketika program dimulai telah ada gambaran pasti dan sistem kerja pengiriman bahan makanan maupun penyiapan dapur umum.
“Nunukan memiliki daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), nanti bagaimana mekanisme disana karena lokasi antar sekolah sangat berjauhan dengan jumlah pelajar sedikit,” ujarnya.
Rencana penyiapan dapur umum untuk tiap 3.000 hanya dapat diterapkan di sekolah yang berada di pulau Nunukan maupun pulau Sebatik, sedangkan bagi sekolah di kecamatan seperti, Sebuku, Lumbis, Krayan, Sembakung an Tulin Onsoi, tidak mungkin dapat terlaksana.
