Segala hal yang tertuang dalam rekomendasi harus segera dipenuhi oleh pengelola menu MBG di Kecamatan Sebatik Tengah. Begitu pula untuk petugas yang terlibat dalam pengelolaan pangan harus memeriksakan kesehatan.
Pemerintah daerah tidak terlibat langsung dalam pengelolaan MBG, namun begitu, Dinkes Nunukan dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan SPPG sebagai bentuk pembinaan agar program nasional berjalan sesuai tujuan.
“Tiap ada pengajuan SLHS Dinkes Nunukan harus turun ke lapangan pemeriksaan Sarpras dapur, setelah itu dikeluarkan rekomendasi apa saja yang perlu dipenuhi SPPG,” jelasnya.
Munculnya dugaan keracunan menu MBG bagi pelajar Paud dan SD di Kecamatan Sebatik Tengah, menjadi pelajaran bersama bahwa pentingnya pengolahan pangan atau makanan yang diatur sebaik mungkin guna mencegah kejadian kembali terulang.
Miskia berharap pengeperasian SPPB sebagai penyedia menu MBG sebaiknya diawali dengan rapat lintas sektor bersama, sehingga para stakeholder dapat memberikan masukan untuk mengantisipasi kesalahan sekecil mungkin.
“SPPG tidak boleh berjalan sendiri tanpa melibatkan lintas sektor. Apalagi menyangkut program nasional yang manfaatnya harus terus berjalan,” ungkapnya.
