Penulis : Muhammad Nazmy Anshori
Mahasiswa : Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia
NUNUKAN.LK – Dinamika efisiensi antara kebijakan, stigma dan realitas Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan di tingkat negara. Namun, apakah kebijakan tersebut selalu menguntungkan seluruh masyarakat di negara tersebut? Tentu tidak.
Dalam dinamika kebijakan, sebuah bangsa sering kali harus merelakan kesejahteraan sebagian kelompok demi kepentingan yang lebih luas. Namun, sesuai dengan salah satu prinsip ekonomi, yaitu people respond to incentives, lalu, kelompok mana yang dirugikan jika setiap individu berusaha mengejar kesejahteraan?.
Semenjak reformasi pada tahun 1998. Presiden yang dipilih oleh rakyat pertama kali adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Masa pemerintahan SBY kita mampu menganalisis kebijakan yang dikeluarkan dengan pendekatan dasar pertumbuhan ekonomi yaitu Y=C+I+G+(X-M) dan “C” berasal C=(MPC⋅Y).
“Melalui analisis kebijakan itu, kita mampu mengetahui bahwa cara SBY meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa dengan meningkatkan “C” yaitu Consumtion,” kata Nazmy, Jumat (21/02/205).
Perlu diketahui jika Ca=C−(MPC⋅Y) merupakan bagian dari konsumsi otonom yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan, misalnya kebutuhan pokok yang tetap dikonsumsi meskipun pendapatan nol, seperti makanan, tempat tinggal, atau kebutuhan dasar lainnya yang dapat dibiayai dengan tabungan atau pinjaman.
Pada masa pemerintahan SBY, subsidi energi, terutama BBM dan listrik, masih sangat tinggi. Pemerintah lebih memilih menahan harga BBM agar daya beli masyarakat tetap stabil. Hanya saja subsidi yang tinggi menyebabkan beban fiskal yang berat bagi APBN pada 2013.
Hal itu dipengaruhi oleh penerimaan negara Tax (T) lebih kecil dibandingkan pemasukan negara Government Revenue (G), sehingga public saving akan defisit (G>T) dampaknya national saving=Y-C-G, sehingga akan menyusut menyebabkan beban keuangan negara menjadi besar.
