Data Desil Berubah, Said Hasan : Banyak Wagra Nunukan Mengeluh Kehilangan Bansos

Desil Bansos Berubah, Said Hasan : Banyak Wagra Nunukan Kehilangan Bansos

NUNUKAN.LK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Said Hasan, menerima keluhan aspirasi warga terhadap atas perubahan data jumlah Desil yang mengakibatkan berhentinya menerima Bantuan Sosial (Bansos) kesejahteraan.

“Banyak warga mengeluh status kesejahteraan mereka yang tiba-tiba berubah atau tidak terdaftar lagi di Desil, sehingga bantuan yang selama ini menjadi sandaran hidup terputus tanpa penjelasan,” kata Said, Selasa (01/09/2026)

Keluhan hilangnya data Desil warga terus berdatangan, hal ini menimbulkan kecurigaan dan dari masyarakat bahwa hilang dan naiknya jumlah Desil dihubungkan dengan pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang tengah berlangsung.

Untuk memastikan hal ini, Said mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan guna memperoleh kepastian bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan penyebab perubahan desil kesejahteraan masyarakat.

Ia mengungkapkan, sebelumnya memang telah dilakukan pendataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Dinas Sosial Nunukan, yang diduga kuat menjadi pemicu dari perubahan status tersebut.

“Banyak masyarakat datang mengeluhkan jumlah desilnya naik, jadi mereka tidak lagi mendapatkan bantuan atau mungkin dikategorikan keluarga mampu,” ujarnya.

Said menerangkan, berdasarkan keterangan BPS Nunukan, bahwa Sensus Ekonomi 2026, bukan penyebab kenaikan desil. Perubahan data Desil berdasarkan survei lapangan Dinsos dan hasil pendataan dari kelurahan.

“Kenaikan desil bersamaan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi, jadi wajarlah menimbulkan kesan keliru seolah-olah penyebab perubahan data penerima Bansos,” tuturnya.

Kesalahpahaman tersebut juga berdampak kepada petugas BPS di lapangan. sejumlah petugas pendataan menerima pertanyaan dari warga mengenai desil mereka. Bahkan, ada warga yang mulai khawatir memberikan data karena mengira informasi yang disampaikan kepada petugas sensus dapat mempengaruhi status penerima bantuan.

Said menilai kondisi tersebut perlu segera diluruskan pemerintah agar masyarakat tidak menolak pendataan. Sebab, kekhawatiran warga terhadap sensus justru dapat mengganggu proses pengumpulan data yang sedang dilakukan BPS.

“Jangan sampai warga kemudian takut didata karena mengira setelah memberikan data kepada petugas sensus desilnya akan berubah. Itu pemahaman yang keliru. Petugas hanya melakukan pendataan sesuai instrumen yang diberikan,” katanya.

Said meminta warga yang mengalami kenaikan desil tetapi masih berada dalam kondisi ekonomi sulit untuk tidak membiarkan perubahan tersebut. Warga dapat menyampaikan keberatan melalui pemerintah desa atau kelurahan agar kondisi faktualnya dapat diperiksa kembali.

“Warga yang merasa kondisi ekonominya masih tidak mampu, tetapi Desil berubah, sebaiknya segera melapor melalui pemerintah desa. Data tersebut perlu dicek lagi dengan kondisi sebenarnya, sehingga kalau memang ada ketidaksesuaian bisa dilakukan pemutakhiran,” ujar Said.