“Kami sempat tanya Kadis Disbudporapar, kenapa anggaran Kormi dan KNPI sudah turun, sedangkan Koni belum ada kejelasan,” bebernya.
Saat ini Koni Nunukan ditinggalkan semua staf administrasi kantor karena tidak mampu membayar gaji. Tidak sampai disitu, BPK RI juga mensosialisasikan aturan baru tentang larangan pengurus organisasi olahraga menerima gaji dari keuangan negara.
Berbagai persoalan ini semakin membuat kepengurusan Koni Nunukan semakin tidak jelas, padahal dari masing-masing Cabang Olahraga (Cabor) sudah harus mempersiapkan atletnya guna mengikuti kejuaraan daerah dan provinsi.
“Kami sudah audiensi ke Bupati mempresentasikan program kerja, beliau merespon baik dan menyampaikan anggaran Koni sudah tersedia, tapi sampai sekarang belum cair,” ujarnya.
Belum adanya anggaran secara tidak langsung menghambat pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Nunukan, yang tujuannya menyeleksi atlet-atlet berbakat daerah guna nantinya mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
Meski begitu, sebagian cabor tetap melaksanakan kegiatan pembinaan bahkan mengikuti pertandingan diluar daerah menggunakan dan pribadi da pihak-pihak lainya yang sangat peduli terhadap pengembangan olahraga.
“Harusnya dari bulan lalu kita sudah bisa bagikan anggaran ke masing-masing Cabor, termasuk untuk pembiayaan atlet yang bertanding di luar daerah,” bebernya.
