“Termasuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan masuk dalam fokus program Bapaslon Gas. Intinya pembangunan APBD kita harus berkeadilan,” tuturnya.
Kemudian, lanjut dia, di sektor ekonomi kerakyatan, Bapaslon GAS akan mendorong pemerintah daerah memfasilitasi pelaku UMKM bisa bekerjasama dengan pihak perbankan dan pemerintah sesuai aturan berlaku.
Bahkan, jika diperlukan APBD Nunukan lebih konsenkan pada sektor-sektor tersebut agar ekonomi kerakyatan bisa lebih meningkat, sebab apabila ekonomi maju, maka kesejahteraan rakyat ikut membaik.
“Kita upayakan UMKM di Nunukan bisa bekerja sama dengan pelaku pemberi modal seperti bank atau pemerintah,” bebernya.
Program lainnya dari Bapaslon Gas adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dengan melanjutkan program yang sudah ada, dan menyediakan bantuan yang kiranya diperlukan seperti ambulan air serta ambulan udara.
Terhadap krisis listrik dan air bersih, Akbar menyatakan kewenangan pelayanan listrik berada di PT PLN, namun begitu, pemerintah bisa bekerjasama dalam pihak berwenang dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
“Untuk kebutuhan air bersih diperlukan pembangunan embung – embung baru agar tampungan persedian air lebih banyak tersimpan,” jelasnya.
Peningkatan status pegawai honorer tidak lepas dari prioritas Bapaslon Gas, Akbar – Serfianus berjanji akan meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk secara bertahap mengangkat pegawai honorer diangkat jadi pegawai tetap.
