NUNUKAN.LK – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Arpiah dalam penjelasannya mengatakan sosialisasi Perda TPPO bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TPPO,
DPRD Nunukan Sosialisasikan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan
NUNUKAN.LK – Anggota DPRD Nunukan, Gimson menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda), Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak Dalam kegiatan sosialisasi Perda yang digelar di Balai Desa Payang, Kecamatan Lumbis Ogong, Gimson mengajak seluruh elemen masyarakat untuk
Anggota DPRD Nunukan Ramsah Serahkan Bantuan Perikanan ke Kelompok Nelayan di Sebatik
NUNUKAN.LK – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Ramsah, bersama Dinas Perikanan Nunukan, menyerahkan bantuan peralatan sarana perikanan kepada kelompok nelayan aktif yang beroperasi pulau Sebatik. “Bantuan perikanan kepada nelayan ini hasil Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Nunukan, yang terakomodir pada
Andi Yakub Sosialisasikan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Pulau Sebatik
NUNUKAN.LK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Kalimantan Utara, Andi Yakub, sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Sebatik. “Sosialisasi Perda (Sosper) Nomor 5 tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan
Andi Fajrul Sosialisasikan Fungsi Perda Pajak dan Retribusi Untuk Daerah
NUNUKAN.LK – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Andi Fajrul Syam, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Perda ini perlu disosialisasikan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap produk hukum daerah yang
Tingkatkan Pemahaman Tentang Kesehatan, Hj. Nadia Sosialisasikan Perda Kerjasama BLUD Puskesmas
NUNUKAN.LK – Anggota DPRD Nunukan, Hj. Nadia, sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). “Perda ini penting untuk diketahui publik karena berkaitan
DPRD Nunukan Minta PT MIP Jangan Abaikan Kerusakan Lingkungan di Sembakung
NUNUKAN.LK – Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, Ryan Antoni, meminta perusahaan tambang batubara PT Mandiri Intiperkasa (MIP) tidak mengabaikan kerusakan lingkungan yang timbul dari dampak kegiatan penambangan. “Namanya eksploitasi sumber daya alam pasti menyebabkan deforestasi hutan yang efek
RDP DPRD Nunukan, DLH Kaltara : Hanya Terima Satu Laporan Sungai Pendangkalan di Sembakung
NUNUKAN.LK Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Pemerintah (Pemprov) Kaltara, Marni K menerangkan pada tahun 2024 DLH Pemprov Kaltara, menerima laporan dari Koordinator Federasi Serikat Buruh Kaltara terkait pendangkalan sungai Krasi. “Laporan yang masuk sungai Krasi, sedangkan sungai Sungai Urad dan
Muh. Mansur Usul DPRD Nunukan Bentuk Tim Tinjau Dampak Kerusakan Lingkungan PT. MIP
NUNUKAN.LK –Anggota DPRD Nunukan, Muh Mansur, mengusulkan DPRD Nunukan membentuk tim guna meninjau kerusakan dan pencemaran lingkungan tambang batubara PT Mandiri Intiperkasa (MIP), terhadap 3 aliran sungai di Kecamatan Sembakung. “Persoalan ini harus dikawal sampai tuntas. Sungai – sungai itu
Mengadu ke DPRD Nunukan, Warga Tidung Sembakung Sebut PT MIP Rusak Lingkungan Hidup
NUNUKAN.LK – Komisi III DPRD Nunukan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas tuntutan ganti rugi masyarakat adat Tidung Sembakung, terhadap kerusakan lingkungan disebabkan aktivitas tambang batubara PT Mandiri Intiperkasa (MIP) “DPRD Nunukan minggu lalu menerima surat permintaan masyarakat adat Tidung
Terancam Diberhentikan Pemerintah, Honorer R4 Mengadu ke DPRD Nunukan Minta Kejelasan Nasib
NUNUKAN.LK – Sejumlah pegawai honorer kategori 4 (K4) di wilayah pedalaman menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Nunukan, meminta tetap dipekerjakan di instansi pemerintah dan diangkat sebagai pegawai paruh waktu. Anggota DPRD Nunukan Ryan Antoni mengatakan, aspirasi para pegawai honorer terus mengalir
Unjuk Rasa di Gedung DPRD Nunukan, Mahasiswa Tolak Kenaikan Tunjangan DPR – RI
NUNUKAN.LK – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Nunukan, menyampaikan penolakan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR RI. Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak pagi di Tugu Dwikora Nunukan terus meluas hingga ke
- Sebelumnya
- 1
- …
- 6
- 7
- 8
- …
- 13
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.