NUNUKAN.LK – Pemerintah Nunukan, Kalimantan Utara, menjadi salah satu daerah yang menyatakan kesiapan membangun Sekolah Rakyat guna mengakomodir siswa – siswi dengan latar belakang miskin untuk mendapatkan pendidikan layak.
“Kita sudah sampaikan kesiapan ikut membangun sekolah rakyat dengan menyiapkan hibah lahan seluas 5 hektar,” kata Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Jumat (18/04/2025).
Program sekolah rakyat merupakan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan, dimana pemerintah pusat bekerjasama dengan 200 kepala daerah membangun sekolah berbasis gratis.
Pembangunan sekolah gratis sendiri bertujuan untuk mengakomodir siswa dengan latar belakang keluarga miskin, agar kemiskinan ekstrim di Indonesia bisa mencapai nol persen di tahun 2026 mendatang.
“Sekolah rakyat ini bentuknya sistem boarding school, jadi siswa disiapkan asrama dan kelengkapan lainnya secara gratis hingga tamat sekolah,” bebernya.
Irwan menerangkan, tiap daerah yang bersedia membangun sekolah rakyat diharuskan menyiapkan lahan 5 sampai 10 hektar, sedangkan gedung sekolah, asrama dan fasilitas lainnya akan dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Melalui Dinas Sosial, Bupati Nunukan telah pula memilih lahan milik pemerintah daerah yang berada di Jalan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan sebagai lokasi pembangunan komplek sekolah rakyat di Nunukan.
“Awalnya kita tunjuk lahan di depan islamic center, tapi ternyata masuk kawasan mangrove, jadi dipindahkan ke Tanjung Harapan atau sekitar Lapas Nunukan,” sebutnya.
Pembangunan sekolah rakyat di wilayah perbatasan Indonesia Kabupaten Nunukan, sepenuhnya dianggarkan pemerintah pusat melalui APBN yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 100 sampai Rp 200 miliar.
Sekolah rakyat sendiri meliputi pendidikan SD, SMP dan SMA sistem boarding school. Sekolah ini nantinya akan memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang terkendala biaya pendidikan.
“Semua kebutuhan bersekolah ditanggung pemerintah. Ini adalah kesempatan baik untuk anak-anak perbatasan Nunukan lebih lebih maju,” bebernya.
Untuk memastikan kesiapan Pemerintah Nunukan mendukung sekolah rakyat, Irwan menerangkan dirinya dalam waktu dekat akan bertemu dengan Kementerian Sosial membahas perjanjian MoU sekolah rakyat.
Sekolah rakyat diharapkan bisa menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin di perbatasan Nunukan, untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan sekaligus langkah strategis mewujudkan Indonesia emas 2045.
“Kemarin saya sudah lihat uraian rencana pembangunan sekolah rakyat. Untuk SD 18 kelas terdiri 2 lantai, SMP dengan 9 kelas terdiri 2 lantai dan SMA sebanyak 9 kelas terdiri 2 lantai,” terangnya.
Saat ini Dinas Sosial Nunukan sedang mendata ulang jumlah anak anak usia sekolah yang masuk dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data awal gambaran siswa keluarga miskin.
Kemudian, tidak hanya gedung sekolah, pemerintah pusat akan menyiapkan guru beserta asrama untuk 45 orang, sekolah juga dilengkapi gedung serbaguna dan gedung olahraga, sarana ibadah dan lainnya.
“Anak-anak putus sekolah karena terkendala biaya bisa masuk sini, begitu pula anak-anak Pekerja Migran Indonesia yang sulit untuk bersekolah,” tutupnya.
