Pembangunan sekolah rakyat di wilayah perbatasan Indonesia Kabupaten Nunukan, sepenuhnya dianggarkan pemerintah pusat melalui APBN yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 100 sampai Rp 200 miliar.
Sekolah rakyat sendiri meliputi pendidikan SD, SMP dan SMA sistem boarding school. Sekolah ini nantinya akan memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang terkendala biaya pendidikan.
“Semua kebutuhan bersekolah ditanggung pemerintah. Ini adalah kesempatan baik untuk anak-anak perbatasan Nunukan lebih lebih maju,” bebernya.
Untuk memastikan kesiapan Pemerintah Nunukan mendukung sekolah rakyat, Irwan menerangkan dirinya dalam waktu dekat akan bertemu dengan Kementerian Sosial membahas perjanjian MoU sekolah rakyat.
Sekolah rakyat diharapkan bisa menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin di perbatasan Nunukan, untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan sekaligus langkah strategis mewujudkan Indonesia emas 2045.
“Kemarin saya sudah lihat uraian rencana pembangunan sekolah rakyat. Untuk SD 18 kelas terdiri 2 lantai, SMP dengan 9 kelas terdiri 2 lantai dan SMA sebanyak 9 kelas terdiri 2 lantai,” terangnya.
Saat ini Dinas Sosial Nunukan sedang mendata ulang jumlah anak anak usia sekolah yang masuk dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data awal gambaran siswa keluarga miskin.
Kemudian, tidak hanya gedung sekolah, pemerintah pusat akan menyiapkan guru beserta asrama untuk 45 orang, sekolah juga dilengkapi gedung serbaguna dan gedung olahraga, sarana ibadah dan lainnya.
