“Persalan ini sudah 2 kali dibahas dalam RDP menghadirkan instansi terkait dari kepolisian TNI, DKP Kaltara, perizinan Nunukan, PSDKP Kaltara, maupun dinas perdagangan Nunukan,” ucapnya
Dari hasil RDP tersebut, DPRD bersama instansi terkait maupun dari TNI-Polri di Nunukan sepakat memberikan kebijakan kearifan lokal, selama barang impor diperdagangkan di wilayah Kabupaten Nunukan.
Hanya saja, kesepakatan kearifan lokal sering kali tidak berlalu ketika penindakan perkara perdagangan ilegal dilakukan instansi lebih tinggi seperti Polda Kaltara maupun instansi keamanan pusat.
“Kita sepakat memberlakukan kebijakan lokal, tapi instansi diatas biasanya tetap dengan aturan hukum negara tanpa tanpa mempertimbangan kearifan lokal itu,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD Nunukan mengundang Bupati dan instansi terkait dari pemerintah membantu penyelesaian perdagangan ikan impor agar proses para pedagang bisa menjalankan usahanya dengan nyaman dan aman.
Salah satu permintaan dari DPRD adalah menyarankan pemerintah daerah maupun pusat memberikan kemudahan dalam proses perizinan kapal maupun izin impor, termasuk menyiapkan sarana cold storage.
“Menurut DKP Kaltara dan PSDKP, ada beberapa syarat awal pengajuan izin impor ikan seperti memiliki gudang ikan dan cold storage, syarat ini yang belum ada di Pasar ikan Yamaker,” tuturnya.
