NUNUKAN.LK – Plt. Sekretaris Daerah (Sekda), Setkab Nunukan, Jabbar, menghadiri Focus Grup Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Prioritas Perbatasan (KPP) tahun 2025.
FGD yang dilaksanakan di ruang VIP kantor Bupati Nunukan, dihadiri Deputi III Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong.
“PGD BNPP di Nunukan ini bertujuan untuk memperoleh data kondisi aktual pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar di kecamatan perbatasan prioritas, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pasar, dan utilitas permukiman,” kata Jabbar, Kamis (30/10/2205).
Jabbar menjelaskan, dalam FGD membahas tentang variabel dan indikator pengukuran IPKP KPP serta tantangan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia yang berada di Kabupaten Nunukan
Pengukuran IPKP-KPP sangat penting karena Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai daerah perbatasan dengan negara Malaysia, sekaligus merupakan pintu gerbang dan etalase negara di perbatasan utara di Kalimantan.
“Pemerintah daerah selalu berusaha meningkatkan tata kelola pembangunan wilayah perbatasan dengan cara meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas batas,” ujarnya
Begitu pula terhadap penguatan kapasitas sdm lokal, pembangunan infrastruktur dan ekonomi produktif di kecamatan – kecamatan perbatasan, serta mendorong sinergitas serta kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Jabbar berharap FGD bisa mengidentifikasi isu-isu strategis dan kendala aktual dalam pengelolaan perbatasan, sehingga memunculkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis data, serta terbangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan.
“Hasil IPKP kecamatan perbatasan prioritas, diharapkan juga bisa menjadi dasar peningkatan kinerja dan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” pintanya.
