Akibat lambatnya proses perhitungan dari Inspektorat Nunukan itulah, Polres Nunukan terpaksa menunda sejumlah agenda yang telah disusun dalam tahapan penyelidikan perkara, termasuk agenda gelar perkara.
“Kami bulan lalu terima hasil perhitungan kantor Inspektorat, makanya baru bulan ini bisa gelar perkara di Polda Kaltara,” tuturnya.
Diberikan sebelumnya. dugaan korupsi KPN Sejahtera pertama kali mencuat dari laporan penyalahgunaan dana simpan pinjam pegawai untuk kesejahteraan pegawai dilingkungan Pemerintah Nunukan sejak tahun 2005.
Keberadaan koperasi awalnya bertujuan untuk memudahkan PNS dalam urusan simpan pinjam. Seiring berjalan waktu, koperasi mendapat suntikan dana dari APBD Nunukan guna memperluas usaha kredit sepeda motor dan barang lainnya.
“Koperasi ini awalnya simpan pinjam uang, lalu berkembang kredit sepeda motor dan barang, tapi manajemen keuangannya tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Agustian.
Dari pantauan Niaga.Asia, di kantor KPN Sejahtera di jalan RA Kartini, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan tidak ada terlihat aktifitas.
Pada plang yang terpasang di depan kantor KPN tertulis Koperasi Pegawai Negeri “Sejahtera” akta pendirian anggaran pasar Nomor : 180/BH/KDK.17/2001 tanggal 03 Januari 2001. Akta perubahan anggaran dasar Nomor : 02/BH/PAD/DPPK/X/2009 tanggal 12 Oktober.
