Dari hasil pertemuan itulah, wakil DPRD Nunukan Arpiah bersama anggota DPRD memutuskan tetap menggelar paripurna di hari yang sama pukul 13:00 Wita, dihadiri Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dan perwakilan pimpinan organisasi perangkat daerah.
“Kalau ketua DPRD Nunukan merasa tandatangannya dipalsukan, silahkan tanya ke bagian umum Sekwan selaku pembuat undangan paripurna,” jelasnya.
Lembaga legislatif memiliki mekanisme kerja yang bersifat kolektif kolegial yang apabila ada satu orang pimpinan berhalangan, maka tugasnya akan didelegasikan kepada pimpinan lain dan tentunya harus pula diketahui ketua fraksi.
Tiap pengambilan keputusan tidak selalu harus mendapat persetujuan ketua DPRD, karena ketua DPRD dalam lembaga legislatif bersifat pimpinan pertemuan rapat bukan selaku pengambil keputusan dewan.
“Pimpinan DPRD bukan seperti pimpinan perusahaan, kepala dinas atau kepada daerah yang bisa memutuskan sendiri, dan sebelum rapat pimpinan harus memanggil ketua fraksi meminta pendapat,” bebernya.
Andre mengaku heran masih ada anggota dewan yang tidak memahami aturan kolektif kolegial, padahal sudah diberikan pembekalan Bimbingan Teknis (Bimtek) mekanisme penyelenggaraan administrasi lembaga legislatif.
Kalaupun masih keberatan dengan penyelenggaraan paripurna, Andre memberikan saran sebaiknya membuat laporan keberatan ke kepolisian atas dugaan tanda tangan palsu, bukan membuat bias-bias isu yang tidak jelas.
Kolektif kolegial-Musyawarah Mufakat.
Harus diakui bahwa belum ada semangat kolektivitas dan kolegalitas sehingga pimpinan DPRD merasa haknya dilangkahi oleh koleganya.
Selanjutnya, perlu lagi komunikasi yg baik di internal lembaga agar setiap keputusan atau kebijakan selalu mengedepankan semangat kolektif kolegial