“Saya berharap kedepan Kabupaten Nunukan menjadi salah satu pelopor energi ramah lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” harapnya.
Untuk itu, Irwan meminta Kementerian ESDM untuk dapat melakukan kajian ulang terhadap tarif, hingga mencapai kisaran terendah agar PLN sebagai pembeli daya dan masyarakat selaku pelanggaran tidak terbebani.
Sementara itu, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna menyampaikan dukungannya terhadap proyek pembangunan pembangkit listrik listrik tenaga hybrid di perbatasan Nunukan.
“Pada prinsipnya kami mendukung proyek ini, namun kami berharap Kyudenko melakukan kajian yang lebih spesifik terkait indeks biaya produksi, agar usulan tarif yang diajukan dapat disesuaikan dengan kebijakan tarif yang ada” bebernya.
Saat ini Kementerian ESDM tengah menyusun kembali kebijakan tarif khusus pembangkit listrik hybrid yang akan menjadi acuan bagi proyek pembangkit energi baru dan terbarukan dan PLTBm (atau tenaga biomassa) terutama dari tankos sawit.
Perhitungan tarif baru ini akan menjadi acuan secara nasional bagi proyek pembangkit energi terbarukan, karena itulah, butuh kajian sebagai dasar dari pemerintah pusat menentukan tarif listrik di tahun 2026.
“Proposal pembangkit listrik hybrid di Nunukan adalah terobosan sangat baik karena memanfaatkan kekayaan sumber daya alam tankos sawit,” tutupnya.
