NUNUKAN.LIPUTAN.KALTARA – Anggota DPRD Nunukan Adama menduga penyaluran pupuk subsidi untuk petani tidak tepat sasaran, akibat regulasi pemerintah pusat yang selalu berubah – ubah setiap tahun.
“Tiap tahun aturan penyaluran pupuk jenis NPK berubah-ubah, akhirnya banyak petani tidak mendapat jatah,” kata Adama, Jumat (05/04/2024).
Selain regulasi berubah-ubah, penyaluran pupuk dari pemerintah terkesan bertele-tele, sehingga banyak petani yang tahun lalu menerima bantuan tidak lagi mendapatkan jatah pupuk dengan alasan belum terdaftar di website.
Adama menjelaskan, jika di tahun – tahun petani cukup membawa kartu tani untuk mendapatkan pupuk, di tahun 2024 kartu tersebut tidak lagi berfungsi karena pengambilan pupuk menggunakan teknologi digital.
“Petani mana paham soal internet, mereka diminta mengisi formulir dalam aplikasi untuk daftar lewat website penerima bantuan,” ujarnya.
Penyaluran subsidi pupuk saat ini melalui aplikasi Integrasi Pupuk Bersubsidi (I Pubers), aplikasi I Pubers merupakan aplikasi kerjasama antara Tebus Pupuk Subsidi (T Pubers) milik Kementerian Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia (Persero).
Munculnya regulasi baru berbasis elektronik ini sangat memusingkan bagi petani yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan terbatas. Alhasil, banyak petani pasrah menerima nasib kehilangan jatah subsidi pupuk.
“Ada solusi ditawarkan Pemerintah Nunukan, petani minta surat keterangan dari Lurah atau Kades, nanti mengambil pupuknya didampingi staf dari pemerintah,” ucapnya.
