“Proyek pembangunan tambahan prasarana Paras Perbatasan (Paras) Nunukan senilai Rp 9,7 miliar dikerjakan H progres pekerjaan sangat rendah hanya 51 persen,” tuturnya.
H bisa dikatakan sebagai kontraktor yang mengerjakan hampir seluruh proyek konstruksi jalan, mulai dari pengerasan, siring jalan hingga pengaspalan yang nilai kontraknya dari ratusan juta hingga milyaran.
Monopoli pekerjaan oleh satu orang kontraktor mengakibatkan pengusaha kesulitan mengejar waktu sesuai kontrak kerja, terutama pada proyek pembangunan tambahan prasarana paras yang hampir seluruh konstruksi menggunakan cor semen.
“Kita doakan proyek pembangunan tambahan prasarana paras bisa selesai tepat waktu addendum, tapi ingat jangan karena mengejar waktu pekerjaan asal jadi,” bebernya.
Tidak hanya H, Andre melihat adanya penumpukan pekerjaan pada satu orang pengusaha yang selama memiliki kedekatan dengan pejabat Pemerintah Nunukan, pengusaha bernama KA ini mengerjakan tiga proyek gedung.
KA dalam tahun 2024 mendapatan 3 proyek masing-masing pembangunan depo arsip Pemkab Nunukan, ruang laboratorium DLH dan Poliklinik RSUD Nunukan. tiga proyek tersebut menelan dana mencapai Rp 9,9 miliar.
“Nilai 11 proyek H terlambat pekerjaan mencapai Rp 38.6 miliar, proyek KA Rp 9,9 miliar, Saya heran apakah tidak ada orang lagi kontraktor di Nunukan, H dan KA overload mengejarkan proyek,” ucapnya.
Andre menerangkan, alasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Nunukan keterlambatan pekerjaan akibat terlambatnya material tiba di Nunukan hanyalah kalimat klasik untuk menutupi buruknya sistem kerja instansi dan rekanan.
