Proyek – proyek tersebut bernilai miliaran rupiah yang hingga 31 Desember 2024 belum selesai dikerjakan, padahal lokasi kegiatan berada di pusat kota kota Nunukan yang seharusnya tidak mengalami kesulitan dalam pengadaan material.
“Masih banyak lagi proyek tidak selesai di akhir tahun, jadi tolong Dinas Pekerjaan Umum memperhatikan kontraktor mana yang bisa atau tidak diberikan addendum,” terangnya.
Menurut Andre, salah satu tanda-tanda kontraktor siap menerima addendum adalah menyediakan keperluan material di lokasi kegiatan, tanda ini bisa menjadi acuan bagi instansi teknis dalam memperpanjang waktu pekerjaan.
Sebaliknya, jika tidak terlihat adanya tanda-tanda tumpukan material di lokasi proyek sebaiknya tidak perlu diberikan addendum, sebab sudah bisa dipastikan kontraktor tersebut tidak mampu atau tidak siap menyelesaikan pekerjaan.
“Kalau ada kontraktor minta addendum tapi tidak menyediakan material jadi tanda tanya besar, makanya tidak semua harus diberikan perpanjangan waktu,” ungkapnya.
