“Hati-hati menerbitkan addendum, kalau progress pekerjaan fisik apalagi beton dibawah 50 persen sebaiknya diputus kontrak karena tidak mungkin bisa dikejar lagi,” bebernya.
Sejumlah proyek tidak rampung hingga akhir tahun diantaranya gedung poliklinik RSUD Nunukan, tugu Adipura di alun-alun Nunukan, gedung inspektorat, gedung Bappeda serta bangunan gedung di sekitar pasar perbatasan jalan Lingkar Nunukan.
Proyek – proyek tersebut bernilai miliaran rupiah yang hingga 31 Desember 2024 belum selesai dikerjakan, padahal lokasi kegiatan berada di pusat kota kota Nunukan yang seharusnya tidak mengalami kesulitan dalam pengadaan material.
“Masih banyak lagi proyek tidak selesai di akhir tahun, jadi tolong Dinas Pekerjaan Umum memperhatikan kontraktor mana yang bisa atau tidak diberikan addendum,” terangnya.
Menurut Andre, salah satu tanda-tanda kontraktor siap menerima addendum adalah menyediakan keperluan material di lokasi kegiatan, tanda ini bisa menjadi acuan bagi instansi teknis dalam memperpanjang waktu pekerjaan.
Sebaliknya, jika tidak terlihat adanya tanda-tanda tumpukan material di lokasi proyek sebaiknya tidak perlu diberikan addendum, sebab sudah bisa dipastikan kontraktor tersebut tidak mampu atau tidak siap menyelesaikan pekerjaan.
“Kalau ada kontraktor minta addendum tapi tidak menyediakan material jadi tanda tanya besar, makanya tidak semua harus diberikan perpanjangan waktu,” ungkapnya.
