NUNUKAN,LK – Banjir yang kembali melanda lima kecamatan di pulau Sebatik pada 11–12 November 2025 menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.
Genangan yang merendam sekolah, puskesmas, rumah ibadah, kantor desa, hingga permukiman warga menunjukkan bahwa persoalan banjir tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan tata kelola drainase yang belum terbangun secara terpadu.
Sejumlah proyek drainase yang baru selesai dibangun melalui program pemerintah pusat seharusnya memberikan dampak pengurangan risiko banjir. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banjir tetap terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi.
“Kondisi ini bukan sekadar kritik terhadap proyek fisik, tetapi penegasan bahwa pembangunan yang tidak mengikuti kerangka perencanaan menyeluruh tidak akan memberikan hasil maksimal,” kata anggota DPRD Nunukan, Andi Yakup dalam tulisanya, (14/11/2025).
Banjir memperlihatkan bahwa penanganan drainase tidak bisa berbasis lokasi semata, melainkan berbasis sistem yang saling terhubung. Sebatik memiliki karakter hidrologis yang kompleks.
Air hujan dari kawasan daratan terutama dari wilayah dengan elevasi lebih tinggi-bergerak cepat menuju pesisir. Ketika hujan deras bersamaan dengan pasang laut, air membutuhkan jalur yang dirancang matang agar dapat mengalir keluar tanpa hambatan.
“Drainase hanya akan berfungsi apabila kapasitasnya memadai, tersambung antarsaluran, memiliki titik muara yang jelas, dan dirancang sesuai dinamika pasang-surut laut,” ucapnya.
Jika salah satu elemen tidak diperhitungkan, banjir akan terus hadir setiap tahun. Inilah yang terjadi pada drainase baru di Sebatik Timur yang belum menghadirkan perubahan signifikan.
Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan kebijakan, bukan sekadar menambah proyek baru. Ketika pembangunan berjalan tanpa peta besar, maka hasilnya bersifat parsial dan tidak menyelesaikan akar persoalan.
