“Drainase yang dibangun secara terpisah tidak mampu mengatasi arus air yang seharusnya dikelola dalam satu sistem menyeluruh,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat dari Sebatik, Yakub melihat banjir sebagai sinyal penting agar pemerintah menata ulang arah pembangunan. Sebatik membutuhkan master plan drainase yang dirancang secara profesional untuk acuan pembangunan infrastruktur.
“Dokumen ini akan memetakan seluruh aliran air darat, mengatur saluran primer–sekunder–tersier, serta menentukan titik pembuangan air yang sesuai kondisi pesisir,” sebut dia.
Dengan adanya master plan, semua pembangunan drainase baik yang menggunakan anggaran daerah maupun pusat akan mengikuti satu pola yang sama. Tidak ada lagi proyek yang berdiri sendiri atau tidak terhubung dengan saluran lain.
“Setiap anggaran yang dikeluarkan akan memiliki dampak yang jelas dan terukur,” ucapnya.
Banjir berulang menandakan perlunya arah kebijakan yang lebih tegas. Perencanaan drainase tidak boleh lagi bergantung pada proyek tahunan yang berdiri sendiri, tetapi harus bergerak menuju kerangka besar yang memperhatikan keseluruhan kawasan.
Proyek drainase harus dilihat sebagai bagian dari sistem, bukan hanya fisik di satu titik. Ketika saluran air dirancang secara terintegrasi, maka potensi banjir dapat ditekan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara luas,” terangnya.
