DPRD Nunukan – DPRD Kaltara Kompak Perjuangan Pembangunan Akses Jalan Krayan

NUNUKAN.LK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Kalimantan Utara, melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat dan DPR – RI, membahas percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan RI – Malaysia, Kecamatan Krayan.

“Kunjungan kali ini membawa aspirasi sangat penting yang selama ini terus dikeluhkan masyarakat perbatasan Krayan,” kata Anggota DPRD Nunukan, Gat Khalep, Senin (27/07/2026).

Perjuangan DPRD Nunukan dalam pembangunan akses jalan Krayan didampingi pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kaltara. Dalam pertemuan tersebut, Gat menyampaikan berbagai dampak persoalan akibat kerusakan jalan.

“Dalam pertemuan hadir sejumlah jajaran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Mereka mendengarkan berbagai penjelasan dari anggota DPRD Nunukan, DPRD Kaltara,” sebutnya.

Gat menerangkan masyarakat Krayan hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi darat akibat belum terhubungnya jaringan jalan antar desa maupun antar kecamatan secara memadai.

Keadaan ini telah berlangsung cukup lama dan menjadi tantangan besar bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga distribusi kebutuhan pokok.

“Masyarakat Krayan sampai hari ini masih mengalami kesulitan dalam hal transportasi darat, padahal konektivitas merupakan kebutuhan dasar masyarakat jika ingin memajukan suatu wilayah,” ujarnya.

Perbatasan Krayan adalah beranda NKRI sekaligus wajah bangsa, Untuk itu, sudah selayaknya Pemerintah Indonesia memperhatikan akses pelayanan umum, terutama jaringan jalan-jalan penghubung antar kecematan dan desa.

Slogan beranda NKRI hendaknya benar-benar diwujudkan melalui pembangunan nyata agar masyarakat perbatasan Krayan bangga mengibarkan bendera merah putih di tanah kelahirannya.

“Dalam pertemuan dibahas pula progres pembangunan ruas jalan darat Malinau – Krayan yang menjadi salah satu proyek strategis untuk membuka keterisolasian wilayah perbatasan,” bebernya.

Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Ir. H. Helmi, menjelaskan pemerintah Pemprov Kaltara telah mengusulkan pola penanganan jalan perbatasan yang disesuaikan kondisi geografis wilayah agar panjang ruas yang dapat ditangani semakin optimal.

“Ada beberapa alternatif seperti penggunaan perkerasan agregat maupun penyesuaian lebar perkerasan, usulan ini harus masih dibahas bersama pemerintah pusat,” terangnya.

Jalan Lingkar Krayan sendiri memiliki panjang sekitar 90 kilometer yang terbagi dalam dua segmen yaitu, Long Bawan – Lembudud – Long Layu dan Long Layu – Binuang. Sebagian ruas masih berupa jalan tanah yang rentan mengalami kerusakan saat musim hujan.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Tri Bakti Mulianto, menerangkan pemerintah pusat telah merencanakan kontrak pembangunan Jalan Malinau – Krayan untuk periode 2026 – 2027 dengan alokasi anggaran Rp400 miliar.

Program pembangunan ini sekitar 14 kilometer jalan serta tujuh unit jembatan, termasuk Jembatan Semamu dan jembatan Binuang. Ruas Jalan Malinau – Krayan diharapkan dapat difungsikan secara bertahap pada tahun 2027.