NUNUKAN.LIPUTAN.KALTARA – Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indek Perkembangan Kawasan Perbatasan (IKIP) serta Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) darat dan laut
Pertemuan yang digelar di kantor Bupati Nunukan dihadiri perwakilan BNPP bidang Perencanaan Ahli Madya Koordinator Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Sriyanto dan bidang Perencana Ahli Madya Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Bambang Erie.
Dalam kesempatan itu, BPPD Nunukan Dian Kusumanto menyampaikan ucapan selamat datang kepada Anggota tim surveyor data dari BNPP yang berkenan hadir di perbatasan Nunukan, Kalimantan Utara.
“Kehadiran tim surveyor BNPP untuk berdiskusi dalam rangka penyusunan IKIP dan PKSN wilayah perbatasan Nunukan,” kata Dian Rabu (13/03/2024).
Perbatasan Kabupaten Nunukan merupakan satu dari delapan belas wilayah PKSN yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sehingga diperlukan penyusunan IPKP dalam rangka mendukung perencanaan kerja.
Beberapa titik perbatasan seperti Long Midang, Lumbis, Sebatik, dan Nunukan merupakan wilayah PKSN yang diharapkan mengalami pertumbuhan, karena itulah, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat.
“Pemerintah Daerah memerlukan dukungan semua pihak dari daerah hingga pusat termasuk dari TNI dan Polri,” bebernya.
Sementara itu, Perencanaan Ahli Madya Koordinator Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi BNPP Sriyanto menyebutkan, kegiatan ini merupakan bagian dari amanat RPJM tahun 2020 – 2024 untuk mengukur perkembangan PKSN dan IPKP.
“Tahun 2020 – 2024 ada 18 PKSN yang tersebar di 16 kabupaten/kota. Dari 18 PKSN tersebut 3 diantaranya berada wilayah Kabupaten Nunukan.
Pengukuran PKSN dilakukan setiap tahun agar pemerintah pusat mengetahui seperti apa kendala dan hambatan dalam pengembangan PKSN itu sendiri, terutama di wilayah Kabupaten Nunukan.
Program kegiatan yang menjadi usulan pengembangan PKSN Nunukan terfokus pada PKSN Long Midang, PKSN Tau Lumbis. Tidak hanya di Kabupaten Nunukan, kegiatan yang sama dilaksanakan serentak di 16 kabupaten/kota.
“Hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar bagi Bappenas untuk penyusunan program kegiatan 2025 – 2029,” tutupnya.
