NUNUKAN – Kejaksaaan Negeri (Kejari) Nunukan menetapkan NH (41) mantan bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sei Fatimah Nunukan, sebagai tersangka dugaan korupsi dana penanganan Covid-19 tahun 2021 – 2022 sebesar Rp 3.109.314.155
“Dana penanganan Covid-19 bersumber dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Nunukan. Tersangka langsung di lakukan penahanan titipan di Lapas Nunukan,” kata Kajari Nunukan Patoni Hatam Selasa (23/07/2024).
Penahanan tersangka NH berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print- 55 /O.4.16/Fd.1/07/2024 Tanggal 23 Juli 2021, atas pertimbangan subjektif tim penyidik Kejari Nunukan untuk mencegah tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.
NH yang bertugas sebagai bendahara RSUD Nunukan diduga telah melakukan korupsi dana BLUD dengan cara, membuat laporan pembayaran ganda yang nyatanya hanya dibayarkan satu kali kepada rekaman atau pihak ketiga.
“Tim penyidik Kejari sudah menemukan lebih dua alat bukti permulaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan mantan bendahara RSUD Nunukan,” bebernya.
Tidak hanya pembayaran ganda, tim jaksa penyidik menemukan adanya pencairan anggaran atas transaksi belanja fiktif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk keperluan di luar kewajiban BLUD RSUD Nunukan.
Transaksi belanja fiktif yang dilakukan oleh NH terhadap sejumlah item kegiatan belanja selama tahun 2021 – 2022 menimbulkan dampak kerugian keuangan daerah yang cukup besar mencapai miliaran rupiah.
“Pola korupsi NH ini membuat pembayaran ganda dengan kegiatan sama dan transaksi belanja fiktif tanpa diketahui orang,” bebernya.
Patoni menuturkan, dalam penetapan NH sebagai tersangka, tim penyidik Kejari telah memeriksa 44 orang saksi dan menyita 507 item bukti kejahatan serta 5 alat bukti surat yang seluruhnya kelak akan digunakan dalam pembuktian.
Saksi-saksi tersebut berasal dari sejumlah perusahaan rekaman belanja barang dan jasa serta saksi berasal dari RSUD Nunukan seperti Kepala Bagian, Direktur RSUD Nunukan hingga staf yang berhubungan dengan pengelolaan BLUD.
“Jumlah item belanjanya sekitar 33 kegiatan yang salah satunya belanja obat dan alat kesehatan di sejumlah apotek luar daerah dan Nunukan untuk keperluan penanganan Covid-19,” terangnya.
Untuk memperkuat dugaan korupsi, Kejari Nunukan telah berkoordinasi dengan tim auditor investigasi perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kaltara untuk menentukan kerugian keuangan daerah
Keterlibatan tim auditor BPKP Kaltara ini bertujuan agar dalam penghitungan ditemukan hasil secara pasti dan komprehensif sehingga ditemukan kesepakatan nilai kerugian daerah akibat dari perbuatan tersangka.
“Tim penyidik Kejari sudah menghitung dugaan nilai kerugian, tapi akan lebih pasti ketika perhitungan itu dikeluarkan oleh BPK,” bebernya.
