NUNUKAN.LK – Pemerintah Nunukan, Kalimantan Utara, masih menunggu regulasi ketentuan dan standar harga menu sehat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang rencananya dilaksanakan serentak di Indonesia tahun 2025.
“Informasinya awal tahun 2025 dimulai MBG, tapi sampai sekarang belum ada regulasi maupun ketentuan standar harga menu ditetapkan pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Pendidikan, (Disdik) Nunukan, Akhmad Minggu (05/01/2025).
Pemerintah Nunukan sangat siap mensukseskan program MBG di perbatasan Indonesia, namun begitu perlu ada pembahasan ulang dan ketentuan dalam pengadaan barang, terutama untuk wilayah dapil IV yang jauh dari pusat kabupaten.
Akhmad menerangkan, jumlah pelajar PUAD, SD dan SMP di wilayah Kabupaten Nunukan, sekitar 37.500 orang, jumlah tersebut belum termasuk untuk siswa – siswi yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Madrasah Aliyah, SMA dan SMK.
“Kita belum tahu apakah MBG pelajar MA, SMA dan SMK masuk dalam anggaran kabupaten atau provinsi, ini harus diperjelas agar jelas pembagian dana,” sebutnya.
Belum adanya regulasi pelaksanaan program MBG menjadi alasan dari Pemerintah Nunukan belum menyiapkan dapur umum, juru masak ataupun petugas pengantaran, termasuk berapa besaran anggaran disiapkan dari APBD.
Namun begitu, jika berpatokan dengan harga menu uji coba MBG tahun lalu sebesar Rp 15.000 per porsi, maka Pemerintah Nunukan menyiapkan Rp 5.000 sampai Rp 10.000 untuk menutupi kekurangan APBN.
“Kemarin uji coba kita tambah Rp 5.000 per persi, kalau pemerintah pusat menurunkan standar harga jadi Rp 10.000, maka kita harus menambah sekitar Rp 10.000 sampai Rp 15.000,” bebernya.
Besaran anggaran tambahan dari APBD yang nantinya tersiap Pemerintah Nunukan untuk program MBG diperkirakan mencapai Rp 60 miliar, besaran anggaran ini bisa naik apabila standar harga menu yang ditetapkan pemerintah pusat Rp 10.000.
“Saya dengar standar harganya turun jadi Rp 10.000, kalau kelebihannya menjadi tanggungan daerah, APBD kita bisa terkuras Rp 100 miliar di program MBG,” terangnya.
Selain persoalan standar harga menu, Akhmad mengaku belum mendapatkan laporan dari tim survey pemerintah pusat terkait mekanisme pelaksanaan MBG untuk kecamatan yang jauh dari pusat kota Nunukan.
Menurutnya, persoalan ini sangat penting dan harus segera direncanakan agar ketika program dimulai telah ada gambaran pasti dan sistem kerja pengiriman bahan makanan maupun penyiapan dapur umum.
“Nunukan memiliki daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), nanti bagaimana mekanisme disana karena lokasi antar sekolah sangat berjauhan dengan jumlah pelajar sedikit,” ujarnya.
Rencana penyiapan dapur umum untuk tiap 3.000 hanya dapat diterapkan di sekolah yang berada di pulau Nunukan maupun pulau Sebatik, sedangkan bagi sekolah di kecamatan seperti, Sebuku, Lumbis, Krayan, Sembakung an Tulin Onsoi, tidak mungkin dapat terlaksana.
Jumlah pelajar PAUD, SD, SMP dan SMA di Kecamatan Lumbis Ogong tidak mencapai 3.000 orang begitu pula di Kecamatan Lumbis Pensiangan dan Lumbis Hulu. Belum lagi jarak antar sekolah yang sangat berjauhan.
“Dapur umum Lumbis Pensiangan tidak mungkin disatukan dengan Lumbis Hulu, begitu pula Kecamatan Lumbis dengan Lumbis Ogong. Jarak wilayahnya sangat berjauhan dan hanya bisa dilewati oleh sungai,” ungkapnya.
