NUNUKAN.LIPUTAN.KALTARA – Kejaksaaan Negeri (Kejari) Nunukan dalam waktu dekat menerima pelimpahan berkas tahap II perkara tambang batu gunung dan tambang pasir ilegal di kawasan transmigrasi SP-5 Sebakis, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
“Kedua perkara sudah P-21 minggu lalu ya, sekarang Jaksa bersama Polres Nunukan mengatur jadwal tahap II di minggu ini,” kata Jaksa Peneliti Berkas Perkara, Kejari Nunukan, Nanda Bagus, Selasa (14/05/2024).
Dalam perkara ini, Jaksa masih mengatur mekanisme pelimpahan barang bukti perkara tambang batu gunung berupa 1 unit alat berat eskavator mini dan 2 unit dump truk yang posisinya berada di pulau Sebakis.
Tersangka ST (37) memulai kegiatan tambang batu gunung sejak tahun 2022 yang hasilnya dijual kepada masyarakat serta untuk kegiatan proyek pemerintah daerah seharga Rp 700 ribu per truk isi 4 kubik.
“Barang bukti perkara tambang batu gunung masih di Sebakis, kecuali linggis dan palu ukuran besar sudah dibawa ke Nunukan,” sebutnya.
Untuk itu, kata Bagus, Jaksa masih berkoordinasi menunggu informasi lanjutan dari Polisi, apakah barang dibawa ke Nunukan atau tidak perlu dihadapkan Kejaksaan dengan alasan kendala geografis pengiriman barang.
Dalam kondisi tidak memungkinkan mengirimkan barang bukti, penyidik kepolisian dapat mengajukan surat ke Kejari Nunukan terkait penitipan alat-alat bukti kejahatan di polsek tempat barang tersebut berada.
“Kalau secara hukum acara, pelimpahan barang bukti dan tersangka tahap II semuanya harus dihadirkan di Kejaksaan,” sebutnya.
“Solusi tercepatnya bisa dititipkan ke polsek, tapi harus dilengkapi dengan administrasi dari kejaksaan yang menerangkan bahwa barang bukti benar-benar ada di polsek,” tambahnya.
Tidak seperti tambang batu gunung, barang bukti tambang pasir ilegal dengan tersangka LJ (44) berupa mesin alkon dan pipa berukuran besar dan lainnya telah berada di penyidik Polres Nunukan.
LJ ditetapan sebagai tersanga sejak 31 Januari 2024. Warga Sebakis Nunukan ini memulai kegiatan tambang galian C ilegal sejak tahun 2020, yang hasilnya dijual kepada masyarakat dan kontraktor sebesar Rp 400 ribu per truk isi 4 kubik.
“Untuk barang bukti tambang pasir tidak terlalu besar, beda barang bukti tambang batu gunung tidak mungkin diangkut menggunakan perahu atau speedboat,” tuturnya.
Kedua tersangka diancam atas pelanggaran pidana Pasal 158 Junto 35 Undang- Undang (UU) RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara.
Dimana setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Junto 35 UU) RI Nomor 3 tahun 2020 dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp 100 miliar.
“Tersangka tidak menjalani penahanan karena mengajukan penangguhan di Polres Nunukan,” bebernya.
