NUNUKAN.LIPUTAN.KALTARA – Sejumlah cacatan rekoemdasi diberikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap terhadap LKPJ Bupati Nunukan Tahun 2023 sebagai wadah evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Juru Bicara DPRD Nunukan Gat Khaleb mengatakan, secara umum penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nunukan, masih membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“OPD terkait diharapkan membuat inventarisasi dan pengadaan terhadap fasilitas – fasilitas pendukung beberapa sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan,” kata Gat Khaleb dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Kamis (02/05/2024).
Salah satu sarana pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian SDN 006 Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan. Secara fisik pembangunan ruang belajar dan kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan baik, namun akses jalan dan halaman belum memadai sebagai lokasi pendidikan yang diharapkan.
Begitu pula di SDN 05 Kecamatan Sebatik, sekolah masih kekurangan ruang belajar, karena satu ruang kelas digunakan untuk ruang guru. Diharapkan tahun 2025 pemerintah dapat menganggarkan pembangunan satu ruangan.
“Monitoring anggota DPRD menemukan banyak meubelair SDN di pulau Sebatik rusak. Kedepan pemilihan rekanan E-katalog harus dilakukan dengan cermat, teliti dan memperhatikan mutu,” ucapnya.
Gat juga menyampaikan hasil monitoring DPRD di wilayah Kecamatan Krayan, menemukan pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) yang tidak sesuai dengan kebutuhan, serta RKB yang tidak dilengkapi pengadaan meubelair.
“Kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan dan penggunaan sarana pendidikan yang sudah terbangun tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya,” bebernya.
Selanjutnya bidang kesehatan, Pemerintah Nunukan diharapkan terus konsisten dalam penanganan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta mengupayakan sarana dan prasarana pendukung kesehatan.
“Kita masih butuh Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga medis yang memadai untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Nunukan,” tuturnya.
Berdasarkan hasil monitoring pada rumah sakit pratama Kecamatan Sebuku, DPRD Nunukan ingin menyampaikan bahwa perlu adanya peningkatan fasilitas dan sarana untuk pelayanan pasien rawat inap.
“Kasur tempat tidur pasien tidak menggunakan pembungkus atau seprai dan kurangnya tingkat kebersihan di rumah sakit,” tutupnya.
Sidang paripurna DPRD Nunukan dipimpin ketua DPRD Nunukan Hj, Rahma Leppa bersama Wakil DPRD Nunukan H. Saleh. Dari pemerintah Nunukan diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Nunukan H. Asmar.
